Pemohon IPPT Tak Dapat Layanan di Kantor Dinas PMPTSP Kab.Malang

Ruang pelayanan perizinan Kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Malang, Jalan Trunojoyo Kepanjen, Kec Kepanjen, Kab Malang

Kab Malang, Bhirawa
Niat pengusaha yang akan melakukan investasi di wilayah Kabupaten Malang, hal ini tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik oleh dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sehingga tidak sedikit pengusaha mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh dinas yang menangani perizinan.
Seperti pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Izin Gangguan (HO), yang selama ini ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kabupaten setempat. Bahkan, pengusaha maupun masyarakat sering bolak balik ke kantor dinas tersebut, dengan alasan kurang kelengkapan persyaratannya.
Dan kini pengusaha atau masyarakat saat akan mengajuan IPPT, tidak lagi di Dinas PMPTSP, tapi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK). Namun ironisnya, tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP, sehingga hal itu membuat bingung masyarakat. Karena ketika pemohon mengajukan IPPT di Dinas PKPCK, berkas persyaratan pengajuan IPPT ditolak oleh staf dinas tersebut. Dengan alasan, pihak PKPCK tidak bisa memproses, disebabkan belum ada pelimpahan kewenangan dari Dinas PMPTSP.
“Saya mengajukan IPPT di Kantor Dinas PMPTSP sudah bolak balik, tapi ketika persyaratan sudah terpenuhi sesuai permintaan petugas bagian penerimaan berkas pemohon pengajuan IPPT, lalu di suruh ke Dinas PKPCK. Mereka beralasan jika dinasnya tidak lagi memproses IPPT,” ungkap salah satu kuasa pemohon IPPT Tjahyono, Jumat (29/6), kepada Bhirawa.
Dan setelah dirinya ke Kantor Dinas PKPCK, lanjut dia, berkas persyaratan yang saya bawa tidak diterima, dengan alasan hingga kini dinasnya belum memiliki blangko. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Malang telah membuat dirinya sangat menyayangkan pelayanan yang diberikan oleh dinas terkait tersebut. Karena dengan pelayanan yang seperti itu, maka selain akan menghambat investor untuk mengiventasikan modalnya di Kabupaten Malang, juga akan merugikan masyarakat terkait dengan waktu.
Bahkan, dirinya juga sudah menelepon Kepala Dinas PKPCK Wahyu Hidayat, kata Tjahyono, bahwa kepala dinas tersebut menyatakan jika Dinas PMPTSP hingga kini belum melimpahkan kewenangan untuk memproses IPPT yang diajukan masyarakat maupun pengusaha. Selain itu, dia juga menegaskan pihaknya belum memiliki blangko, karena blangko pengjauan IPPT yang ada di Dinas PMPTSP, tentunya berbeda terutama pada kop blangko IPPT.
Dan dirinya tidak hanya menelepon Kepala Dinas PKPCK saja, jelas Tjahyono, tapi juga menelepon Kepala Dinas PMPTSP Mursyidah terkait pelayanan IPPT. Dia membenarkan jika pelayanan IPPT di dinasnya kini tidak memiliki kewenangan, karena sudah dilimpahkan ke Dinas PKPCK. Sehinggga untuk memproses IPPT harus terlebih dahulu menunggu Peraturan Bupati (Perbup). “Sebenarnya, sambil menunggu turunnya Perbup, Dinas PMPTSP masih memiliki kewenangan untuk memproses IPPT yang diajukan masyarakat. Lalu sampai kapan masyarakat maupun pengusaha menunggu untuk mendapatkan pelayanan perizinan IPPT,” ujarnya. [cyn]

Tags: