Komisi II DPRD Kota Mojokerto Konsultasi ke Kementerian PUPR soal Operasional Rusunawa

Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto konsultasi ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI.

Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi II DPRD Kota Mojokerto berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat $PUPR) untuk persiapan operasional Rusunawa. Konsultasi diterima Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang membidangi soal Rusunawa yang akan beroperasi di Kota Mojokerto.
Menurut Aris Satriyo Budi, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, jika konsultasi diterima langsung oleh Kepala Seksi Analisa Teknik pada Dirjen penyediaan perumahan Kementerian PU dan perumahan Rakyat, Binsar Jefri Sirait.
”Kota Mojokerto mendapatkan bantuan satu tower rumah susun dengan empat lantai dari pengajuan yang diajukan sebanyak dua tower. Pembangunannya direncanakan selesai dalam akhir tahun 2018 ini,” terang anggota DPRD dua periode ini.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sesuai ketentuan, rusun yang telah selesai dibangun maka diserahterimakan oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat kepada penerima bantuan Rusun.
”Persiapan serah terima dilakukan sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan konstruksi yang dilengkapi dengan sertifikat laik fungsi,” tandas Aris.
Terkait pengelolaan, Aris menjelaskan, jika pengelolaannya dilakukan terhadap bangunan Rusun yang merupakan barang milik negara atau barang milik daerah. Pengelolaan Rusun merupakan rusun yang penguasaan satuan rusun dengan cara sewa.
”Pengelolaan dilakukan oleh pengelola yang dibentuk Kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada dinas yang menangani perumahan,” imbuh Aris.
Disinggung terkait perhitungan besaran tarif sewa satuan rusun, Aris menyebut jika besarannya tidak lebih besar sepertiga dari upah minimum provinsi. ”Dalam hal penetapan tarif tidak dapat dijangkau oleh penghuni satuan Rudin, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa satuan rusun sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya. [kar.adv]

Tags: