Fatah Jasin Apresiasi Kerja Sama Eksekutif-Legislatif

Pj Bupati Pamekasan, DR. Fatah Yasin saat mendatangani 9 (Sembilan) Raperda disahkan menjadi Perda disaksikan Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili Yasin, pimpinan anggota dewan di sidang paripurna DPRD Pamekasan. [syamsudin/bhirawa]

(Sembilan Raperda Disahkan)
Pamekasan, Bhirawa
Pj Bupati Pamekasan, Fatah Jasin mengapresiasi kerja sama yang dibangun eksekutif dan legislatif Pamekasan terutama dalam pembentukan aturan dan kebijakan. Kemarin, Senin(4/6) legislatif mengesahkan sembilan Perda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna mengagendakan penandatangan 9 (Sembilan) Raperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan.
Pimpin rapat H. Hermanto, selaku Wakil Ketua DPRD dalam pengantar, mengucapkan selama atas suksesnya pengelolaan manajemen keuangan daerah sehingga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil penilain BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) regional Jawa Timur.
“Diraihnya penghargaan empat kali berturut-turut, dapat dipertahankan di tahun mendatang. Sukses ini bisa memacu pengelolaan keuangan lebih baik di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah”, ucapnya.
Penandatangan sembilan Perda oleh Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili Yasin dan Pj. Bupati Pamekasan. DR. Ir. RA Fatah Yasin, MS Senin (4/6). Hadir Forpimda, Kepala Instansi vertical dan Kepala OPD, pimpinan Parpol, ormaspemuda.
Perda ditandangani itu, mengenai perubahan kedua atas Perda No. 15 Tahun 2012 Restribusi Pelayanan Kesehatan; Pencabutan Perda No. 7 Tahun 2013, Izin Gangguan, Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
Serta Perda Keterbukaan Infomasi Publik; Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perda Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif; Perda Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Perda Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
Pj. Bupati Pamekasan, DR. Fatah Yasin, dihadapan anggota dewan bahwa diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan seluruh jajaran eksekutif termasuk Plt Sekda Pamekasan.
“Diraihnya opmini WTP, atas kerjasama legislatif pada menyusun program dan anggaran yang ideal, efektif, efisien,” katanya.
Ditandas, Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, ditentukan beberapa hal. Yaitu regulasi yang selaras dengan semangat otonomi dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
“Terpenting lagi, partisipsi masyarakat lebih luas dan sumber daya aparatur yang professional. Ketika indikator ini sangat mendukung terlaksana peraturan daerah yang ditetap. Tanpa itu maka peraturan tersebut tidak akan berarti apa-apa,” ucap Fatah Yasin, mantan Ketua Bappeda Prov Jatim ini. [din.adv]

Tags: