Empat Laporan Pidana Pilkada Kabupaten Probolinggo Dihentikan

Tim paslon nomor 4 saat melaporkan ke panwaslih kota Probolinggo.

(Lima Laporan Pelanggaran ke Panwaslih Kota Probolinggo)

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Panwaslih Kabupaten Probolinggo panen laporan dugaan pelanggaran selama masa kampanye berlangsung. Total ada sekitar 220 laporan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang masuk. Namun, yang teregistrasi sekitar 71 pelanggaran. Untuk pelanggaran pidana pemilihan, ada sekitar 4 laporan. Dari empat laporan pidana pemilihan itu semua dihentikan. 5 laporan pelanggaran ke Panwaslih Kota Probolinggo.
Fathul Qorib, divisi Hukum dan Penindakan Panwaslih setempat Selasa 26/6 menjelaskan, dihentikannya kasus itu rata-rata karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Selain itu, juga ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pelapor itu sendiri. “Tiga di antaranya tidak menemukan unsur bukti yang cukup. Sehingga, kami hentikan. Sedangkan untuk yang satunya tidak ditindaklanjuti oleh pelapor,” jelasnya.
Untuk pelanggaran kode etik menurut Fathul ada satu laporan. Saat ini kasusnya masih dalam proses pendalaman. Kasus itu yakni ada salah satu PPS di salah satu desa membagikan sebuah majalah bersampul salah satu paslon. “Masih kami dalami,” terangnya.
Lebih lanjut, menurut Fathul, untuk pelanggaran pidana umum ada dua laporan. Dua kasus itu direkomendasikan kepada penyidik pidana umum. Selanjutnya, ada dua laporan lain yang masuk kepada panwas. Yaitu, laporan mengenai pelanggaran UU ASN. “Untuk yang ASN ini, ada yang ditembuskan ke KASN, ada juga yang diproses di Inspektorat,” tuturnya.
Sedangkan di kota Probolinggo, memasuki masa tenang menjelang pelaksanaan pilkada, dugaan pelanggaran yang teregistrasi Panwaslih sangat minim. Selama 4 bulan kampanye di Kota Probolinggo, baru 4 dugaan pelanggaran yang teregistrasi. Ditambah, satu laporan pada Jumat 22/6. Dengan begitu, ada 5 laporan pelanggaran masuk ke panwaslih.
“Selama kampanye, ada 4 dugaan pelanggaran yang teregistrasi. Seperti laporan dugaan money politics pada tukang becak, penggunaan mobil dinas dan motor dinas, serta pembagian beras,” ujar Ketua Panwaslih Kota Probolinggo Suef Priyanto.
Dari empat dugaan pelanggaran itu, hanya satu saja yang merupakan laporan resmi dari warga. Yaitu, dugaan money politics pada tukang becak. Sedangkan lainnya merupakan temuan dari Panwaslih. “Sebenarnya banyak laporan yang masuk ke Panwas terkait dugaan pelanggaran. Namun, itu tidak bisa disebut laporan, hanya informasi awal,” ujarnya.
Laporan itu baik berupa telepon, kiriman video, maupun foto. Mereka yang melaporkan ini tidak datang langsung ke Panwas untuk menyampaikan bukti-bukti. Untuk bisa disebut laporan, harus memenuhi beberapa unsur. Seperti ada pelapor, terlapor, saksi minimal 2 orang, serta barang bukti. “Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut dengan laporan dan teregistrasi,” paparnya.
Bukan hanya tim paslon yang tidak memahami antara laporan dan informasi awal. “Ada juga paslon yang menghubungi Panwas dan menyampaikan adanya pelanggaran. Tapi, tidak datang ke kantor untuk membuat laporan. Padahal, untuk menyusun laporan perlu tanda tangan pelapor,” tandasnya.
Dari 4 dugaan pelanggaran, satu laporan melibatkan PNS dan telah dilaporkan ke Inspektorat. Yaitu, dugaan penggunaan motor dinas untuk kampanye. “Sanksi sudah diberikan oleh pemkot, yaitu menarik kendaraan dinas. Tapi, unsurnya ketidaksengajaan dan tidak ada unsur pidana,” tambahnya.(Wap)

Tags: