Bawaslu Petakan TPS Rawan di Pilkada 2018

Moh Amin serta anggota Panwaslu Tulungagung dan perwakilan Forkopimda Tulungagung memberikan semangat pada seluruh jajaran pengawas pilkada di Tulungagung saat acara pembekalan, Rabu (20/6).

Tulungagung, Bhirawa
Bawaslu Jatim dan jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim saat ini sedang memetakan keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018.
Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin MPdI, pada Bhirawa, seusai acara Pembekalan Panwascam, Kasek Kecamatan, PPL dan PTPS Dalam Rangka Pungut Hitung Pilkada 2018 se-Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan Panwaslu Tulungagung di halaman GOR Lembu Peteng Kota Tulungagung, Rabu (20/6). “Pemetaan TPS rawan dilakukan oleh Pengawas TPS (PTPS) dan saat ini sedang berlangsung mulai tanggal 10 Juni sampai 22 Juni,” ujarnya.
Setelah tanggal 22 Juni 2018, menurut Amin, TPS yang dinilai rawan di Jatim baru diketahui dan akan diumumkan. Termasuk untuk wilayah Kabupaten Tulungagung.
Namun demikian, lanjut dia, untuk wilayah Madura, sudah dipastikan menjadi fokus Bawaslu Jatim dalam soal kerawanan TPS tersebut. “Ini karena berkaca pada indeks saat pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya. Kerawanan yang terjadi (di Madura) terkait pelaksanaannya seperti di antaranya TPS fiktif,” paparnya.
Amin menyebut PTPS selain melakukan pemetaan TPS rawan, juga mempunyai tugas tambahan yakni juga mengawasi masa kampanye. Sedang tigas utamanya adalah mengawasi hari tenang, pemungutan suara, penghitungan suara dan pengiriman surat suara ke tingkat kecamatan.
“Keberadaan mereka (PTPS) mengawasi demokrasi di tingkat TPS. Bawaslu minta mereka dalam menalankan tugasnya tetap menjaga netralitas dan integritasnya sehingga pilkada berjalan demokratis,” paparnya lagi.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Tulungagung, Endro Sunarko SPd, saat membuka pembekalan yang dihadiri 2.270 petugas pengawas pilkada mulai dari Panwascam sampai PTPS tersebut meminta semua petugas pengawas pilkada di Tulungagung untuk tidak lengah. “Kalau ada money politic sedapatnya harus bisa dicium dan dicegah. Kita tidak ada kata lengah,” tandasnya.
Ia pun meminta petugas PTPS yang berjumlah 1.840 dan tersebar di 1.840 TPS untuk mengawasi saat penghitungan surat suara saat hari H Pilkada 2018 pada tanggal 27 Juni mendatang. “Penghitungan surat suara harus diawasi karena satu suara bisa saja jadi permasalahan. Dan posisi kita harus netral,” tuturnya. [wed]

Tags: