Banyak Desa di Kabupaten Gresik Belum Mengerti Aplikasi Siskeudes

Para peserta Bimtek tehnik pengelolaan keuangan desa. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Mulai tahun 2018 seluruh desa di Kab Gresik mestinya sudah melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, karena tak mengerti, sehingga banyak desa yang mengabaikan aplikasi itu.
Aplikasi itu sebagai persyaratan pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan lainnya. Wajib menggunakan APBDesa hasil cetak (print out) aplikasi Sisakeudes.
Penegasan ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, malalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Indah Sofiana, saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh para Kepala Operator Keuangan Desa dari 330 Desa se Kabupaten Gresik, Senin (25/6) kemarin.
Acara yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja ini dibagi dalam beberapa tahap yang tiap tahap diikuti sekitar 100 orang operator. Namun, hingga kini dari 100 orang aperator Siskeudes yang hadir, tak satupun yang mengaku telah melaksanakan pekerjaannya melalui aplikasi Siskeudes
Maka, Indah Sofiana yang saat ini sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa berharap, agar Bintek yang dilaksanakan sampai beberapa hari kedepan ini bisa memberikan pengetahuan dalam melaksanakan Seskaudes.
”Semua anggaran desa berasal dari APBN dan APBD. Maka semuanya harus mematuhi pengelolaannya sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku. Hindari pengeluaran yang tak sesuai peruntukannya,” tegas Sofiana saat membacakan sambutan Bupati.
Sofiana juga meminta kepada para operator untuk memahami dan menggunakan aplikasi Siskeudes dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi itu. Jangan lupa dalam mengelola anggaran desa agar membuka ruang partisipasi aktip masyarakat.
”Selain itu memprioritaskan untuk biaya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Serta membuat laporan setiap semester. Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat, untuk itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” urainya.
Pada kegiatan itu juga dihadiri beberapa instruktur dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Jatim. [eri]

Tags: