Tiga Instansi Rawan Terjadi Praktik Pungli

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Widiyarta saat di wawancarai Bhirawa, Rabu siang (30/05) di Pendopo Kabupaten Jombang. [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Tiga instansi di jajaran pemerintahan baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota menjadi instansi yang rawan terjadinya praktik Pungutan Liar (Pungli). Tiga instansi tersebut adalah Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
Hal itu seperti yang di paparkan Agus Widiyarta, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim kepada sejumlah wartawan. “Tiga tempat yang biasanya terjadi Pungli itu adalah di (Dinas) Perijinan, Pendidikan, dan Kesehatan. Itu yang kemudian sering terjadi Pungli disitu,” kata Agus, Rabu siang (30/5).
Ia mengatakan, dalam konteks zona integritas yang mengarah pada Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), jika suatu daerah sudah mendapatkan penilaian WBK dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), namun masih terjadi praktik Pungli, predikat WBK bisa di cabut.
“Maka dari itu, kalau tadi Kabupaten Jombang mengajukan dua (tempat), yaitu perijinan terpadu dan Kecamatan Mojoagung, dua-duanya ini nanti harus mempersiapkan diri untuk bisa mencapai nilai yang diamanahkan MenPAN untuk mendapatkan status WBK,” paparnya.
Saat ini kata Agus, Ombudsman Jatim te ngah melakukan penilaian terhadap 16 kabupaten dan kota di Jatim terkait pelayanan publik. “Hasilnya nanti bisa diketahui pada bulan Oktober (2018), termasuk Kabupaten Jombang,” tandasnya.
Saat di tanya dari seluruh kabupaten dan kota di Jatim, berapa jumlahnya yang masih belum melakukan pelayanan publik yang kurang bagud, Agus menjawab, masih ada beberapa kabupaten yang perlu diperbaiki.
“Kalau berhubungan dengan pengaduan masyarakat, memang setiap kabupaten/kota di 38 kabupaten/kota ini, ada pengaduan kepada Ombudsman,” imbuh Agus.
Fokus penilaian lembaganya terhadap sejumlah kabupaten/kota, lanjut Agus, ada pada kepatuhan kabupaten/kota terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
“Pemenuhan terhadap standart pelayanan publik bagi pelayanan dasar. Yaitu pendidikan, kesehatan, perijinan dan sebagainya itu,” tambahnya lagi.
Untuk indikator penilainnya, masih menurut Agus, Ombudsman menggunakan sembilan indikator, mulai dari persyaratan prosedur hingga atribut yang di pakai oleh petugas pelayanan. Sebelum melakukan penilaian terhadap 16 kabupaten dan kota di Jatim, Ombudsman Jatim sudah melakukan penilaian yang sama kepada daerah-daerah di luar ke-16 kabupaten dan kota tadi.
“Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, contohnya yang sudah lulus adalah Pemerintah Provinsi Jatim itu nilainya sudah bagus, kemudian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Blitar,” terang Agus.
Sementara, pada tahun 2017 kemarin, sejumlah daerah yang menjadi obyek penilaian Ombudsman Jatim namun masih belum mendapatkan nilai bagus adalah seperti Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lumajang.
“Nilainya masih jelek, sehingga tahun ini dinilai lagi. Nanti bulan Oktober atau November (2018), masyarakat bisa melihat bagaimanakah penilaian-penilaian pelayanan publik di Jatim,” pungkasnya. [rif]

Tags: