Percepat Perizinan Amdal, DLH Jatim Lakukan Kajian

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk bisa mempercepat perizinan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, red) dalam rangka mempermudah iklim investasi mendatang.
Upaya itu sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. “Ada beberapa tahap di dalam Perpres itu, dan kita ada pada tahap yang ke dua yaitu pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha,” kata Kepala DLH Jatim Dyah Susilowati melalui Kabid Tata Lingkungan Uda Hari Pantjoro, Senin (13/5).
Dalam reformasi peraturan perizinan berusaha, lanjut Uda, saat ini permasalahan yang ada menyangkut lingkungan hidup adalah perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Amdal merupakan dokumen ilmiah dan memerlukan proses yang panjang, baik dari sisi waktu, sisi biaya, dan memerlukan keahlian,” katanya.
Ketika diminta melakukan reformasi ini, lanjutnya, maka DLH Jatim juga berhati-hati karena di sisi lain masyarakat ingin lingkungan yang sehat, sebaliknya iklim investasi juga harus bisa mendapatkan pelayanan yang prima.
Dari proses amdal, lanjut Uda, mulai dari kerangka acuan hingga izin lingkungannya itu proses penyusunannya saja sudah memakan waktu bisa sampai 1 bulan. Namun, sebenarnya proses itu tidak berada di instansi pemerintah di bidang lingkungan hidup, tepatnya lebih kepada pemrakarsa (dalam hal ini pihak yang mengurus perizinan, red).
“Karena pihak pemrakarsa harus mengambil sampel dan lainnya sampai menentukan kelayakan lingkungan. Sementara, ketika kelayakan lingkungan sampai keluarnya izin sudah di tangan P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu,red) itu, maka hanya memerlukan waktu sekitar dua hari saja,” katanya.
Untuk mengubah imej kesan alur pelayanan amdal yang begitu panjang, maka nantinya dalam proses kerangka acuan amdal itu sedang dilakukan pengkajian untuk memperpendek waktu. Di antaranya untuk masalah penentuan dampak penting hipotetik akan dibuatkan dalam bentuk checklist. “Tentunya dengan penentuan dari pakar atau profesional judgement,” katanya.
Dikatakannya dalam mempercepat perizinan amdal tentunya juga harus ada penguatan komisi amdal kabupaten/kota. Saat ini, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, ternyata komisi amdal hanya ada di 19 kabupaten/kota.
“Kalau bisa ke depannya, seluruh kabupaten/kota bisa memiliki komisi amdal. Saat ini, walaupun ada kabupaten/kota tidak memiliki komisi amdal, untuk izin amdal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun, proses penilaian tetap berada di provinsi,” ujarnya.
Selain itu, DLH Jatim juga tengah mereview kembali kegiatan wajib amdal, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). “Semuanya ini dilakukan dalam rangka mempermudah perizinan,” katanya. [rac]

Tags: