Pemkab Sidoarjo Belum Tindak Lanjuti Penahanan Kades Wonokupang

Tersangka Kades Wonokupang saat dibawa petugas ke mobil tahanan. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Penahanan Kades Wonokupang, Kec Balongbendo, Sidoarjo, Herry Suryanto yang diduga melakukan korupsi APBDes dengan kerugian senilai Rp277 juta. Hingga kini Pihak Pemkab Sidoarjo belum mengambil tindakan, karena belum mendapat laporan secara lengkap dan resmi.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, mengaku kalau pihak Pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Karena prosesnya sudah ditangani kejaksaan. Namun telah memerintahkan kepada Kabag Hukum dan Inspektorat untuk memantau perkembangannya saja.
Wabup Nur Ahmad menjelaskan, dalam pendampingan pengelolaan APBDes itu dilakukan sejak awal. “Mestinya sejak awal perencanaan itu sudah dilakukan pemdampingan, termasuk juga pendampingan yang dari Inspektorat. Jangan sampai melakukan pendampingan kalau muncul masalah,” tegas Nur Ahmad Syaifuddin, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Senin (1/5) kemarin.
Wabup Nur Ahmad berharap kepada Inspektorat harus kuat karena mempunyai wilayah cukup besar sekali. Apalagi kini desa-desa sudah menjadi UPD kecil. Karena mereka mempunyai dana desa, jadi mereka bisa mengelola anggaran desa-desanya sendiri. Mulai perencanaan hingga pelaporannya. ”Makanya aparat desa itu harus ditingkatkan SDMnya, sehingga mereka tahu cara mengelola dana untuk pembangunan yang benar dan tepat sasaran, juga transparan,” tegasnhya.
Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo telah menetapkan tersangka Kades Wonokupang, Herry Suryanto, Senin (30/4) lalu dan langsung dilakukan penahanan di Lapas kelas IIA Sidoarjo.
Tim penyidik mengungkapkan nilai kerugian negara senilai Rp277 juta dari dana APBDes sebesar Rp1,2 miliar. Modusnya, selain ada anggaran fiktif juga realisasinya tak sesuai dengan nilai pertanggungjawabannya.
Kepala Kejari Sidoarjo, Budi Handaka SH, telah merinci sejumlah barang bukti yang disita, diantara untuk pembentukan BUMDes fiktif Rp 9 juta, dana penyertaan modal BUMDes Rp70 juta tak dilaksanakan, dana PKK seharusnya cair Rp33 juta tapi realisasinya Rp25,6 juta serta dana bencana alam Rp16 juta direalisasikan Rp1,5 juta. Kemudian pajak Rp100 juta tidak dibayarkan sama sekali serta pembongkaran gorong-gorong Rp32,9 juta, juga tak dilaksanakan sama sekali.
”Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ancamannya 20 tahun penjara,” tegas Budi Handaka. [ach]

Tags: