Pemimpin Dunia dan Bencara Kemanusiaan

Oleh :
Nurudin
Dosen Ilmu Komunikasi dan Kepala Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP)
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Tindak kekerasan baru saja menghantui warga Surabaya setelah terjadi teror di sejumlah Gereja (13/5/18). Tidak ada ajaran agama manapun yang melegitimasi perilaku teror. Jika itu terjadi, bisa jadi ulah oknum yang mengatasnamakan agama. Masyarakat tentu saja harus ikut mengecam pelaku dan otak tindakan kekerasan itu. Akibat tindak kekerasan tersebut, kerukunan kehidupan keagamaan yang sudah dipintal kembali, menganga lagi bak bara dalam sekam.
Tulisan ini mencoba melihat dari sisi lain bahwa ada juga tindak kekerasan yang dipicu oleh para pemimpin dunia. Artikel ini tidak membahas khusus bagaimana tindakan pemerintah, dampak atau trauma masyarakat atas perilaku teror di Indonesia. Saya yakin bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas perilaku kekerasan di negara multikultural ini. Masyarakat pun tak akan menoleransi perilaku teror tersebut.
Tumbal Manusia
Sebenarnya, tindak kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga bisa dipicu oleh para pemimpin dunia. Kelompok HAM yang tergabung dalam Amnesty Internasional pernah melaporkan adanya kebijakan represif dan retorika penuh kebencian sebagaimana dilakukan oleh presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Amnesty mencatat, mereka dianggap ikut menggulirkan kebijakan represif pada tahun 2017.
Bencana kemanusiaan sebenarnya sejalan dengan peradaban kehidupan umat manusia. Dalam sejarahnya ada pihak yang mendominasi dan ada pihak yang didominasi. Sejarah peradaban manusia bisa tegak juga tak akan terpisahkan dengan sejumlah korban kemanusiaan. Kemudian orang sering mengklaim bahwa kemajuan telah dicapai, namun kemajuan itu menjadikan tumbal sebagian manusia sebagai pondasi kemajuan yang diklaim itu.
Dasar perilaku untuk mau menang sendiri itu pernah dilegitimasi oleh Nicollo Machiavelli. Cendekiawan politik tersebut menerbitkan bukunya berjudul Il Pincipe (Sang Pangeran). Seorang pemimpin sah dan diperbolehkan melakukan represi untuk meraih kekuasaan.
Waktu itu muncul banyak tindak kekerasan di mana-mana. Kekerasan dan peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Julius Caesar II dan Alexander II, Caesar Borgia dan Keluarga Medicini, Maximilian dan Loius XII membuat Machiavelli gerah. Ia berpendapat bahwa kekuatan represif untuk membangun negara modern perlu dilakukan. Agar tidak terjadi perang, maka perlu hadirnya seorang pangeran yang kuat yang mampu menyatukan manusia.
Pendapat yang memberikan legitimasi bahwa untuk mencapai kekuasaan dibutuhkan cara-cara represif itu memang dikritik para pemikir politik, agamawan, dan tokoh masyarakat masa kini. Namun demikian, kritik itu hanya ada dalam lembaran-lembaran sejarah. Sebab dalam praktiknya ia tetap digunakan para pemimpin dunia untuk meraih kekuasaan politik. Bahkan usaha untuk memberantas terorisme yang akhir-akhir ini muncul juga cermin dari Machiavellian.
Dunia Penuh Kecurigaan
Dilihat dari etika moral kenegaraan, cara-cara Machiavelian di atas jelas tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin, untuk meraih sesuatu harus dengan cara mengorbankan manusia lain? Memang, kekuasaan politik selamanya melekat pada usaha mempertahankan kekuasaan dengan menyingkirkan pihak yang berseteru. Mereka yang memprotes penguasa kemudian merebut kekuasaannya, dalam tindakan politiknya juga tidak jauh berbeda dengan penguasa yang direbutnya itu.
Maka, banyak orang yang mengatakan bahwa dunia politik adalah dunia kelam peradaban manusia. Namun demikian, kemajuan peradaban manusia tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Masalahnya, harus ada orang yang memang berkuasa secara politik dan ada pihak lain yang perlu menentangnya. Ini tentu sudah menjadi suratan hidup bernegara.
Apakah dunia politik itu sedemikian buruk? Kita bisa jawab dalam berbagai sudut pandang. Dalam otobiografinya berjudul American Hunger, Richard Wright (1977) menyebutkan bahwa dalam politik tiada hari tanpa kecurigaan. Warga kulit hitam yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Amerika itu merasa, dunia politik bukanlah dunia orang bersih.
Ini tidak berarti bahwa mereka yang terlibat dalam politik adalah orang-orang buruk. Dalam lingkup kenegaraan, masih tetap ada orang-orang yang dengan rela mencoba memperbaikinya “dari dalam”. Masalahnya, tidak banyak diantara mereka yang bertahan dengan idealismenya karena institusi yang mengusungnya (misalnya Partai Politik) mempraktikkan politik menghalalkan segala cara.
Dalam dunia internasional, Amerika boleh mengklaim dirinya kampiun demokrasi. Namun demikian, sejarah kebijakan politik di Amerika sebagaimana terekam dalam sejarah juga tidak selamanya baik. Negara itu adalah institusi yang berdiri dan berusaha untuk menguasai dunia. Dominasi demi dominasi terus dilakukan untuk mewujudkan impian Amerika.
Sejarah juga mencatat bahwa keinginan Amerika untuk menguasai dunia banyak yang menentang. Namun demikian, karena cengkeraman kepentingan Amerika di dunia sedemikian kuat, maka tentangan-tentangan kadang “lalu bersama angin”. Tetapi, perlawanan sebagai hukum alam akan terus muncul sejalan dengan kebijakan politik yang mau menang sendiri.
Saat sekarang, Amnesty Internasional sedang mencatat presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebagai pemimpin yang dianggap melanggar HAM. Namun perlawanan tentu akan terus bermunculan.
Masalahnya, sebagaimana yang dikatakan Machiavelli, saat kekerasan dan juga peperangan terjadi karena ulah pemimpin, penentangan akan terus terjadi. Saat penentangan terjadi, maka korban manusia tidak akan bisa dihindarkan. Kekuasan yang ditentang saja memunculkan korban kemanusiaan, apalagi kekuasaan pemimpin tanpa ada perlawanan.
Pesan Mahatma Gandhi
Tugas negara memang ideal, namun itu semua ditentukan oleh siapa yang berkuasa atasnya. Dalam hal ini kita diingatkan oleh pernyataan Mahatma Gandhi, “Tidak ada negara yang sama sekali tak ada segi baiknya”. Jadi, seburuk-buruknya sebuah pemerintahan, kita masih berharap negara dengan penguasanya masih dihuni sebagian orang baik.
Ini juga berarti seburuk-buruknya kekuasaan politik internasional yang melanggar HAM, kita masih berharap ada perubahan ke arah kebaikan. Namun demikian, perubahan itu tentu saja tidak bisa datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan dan jika ada pemerintahan yang absolut kekuasaanya tentu harus muncul para penentangnya. Kita tidak hanya membicarakan kondisi saat ini atau lima sampai sepuluh tahun mendatang. Kita membicarakan puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Orang tidak membayangkan jika kekuasaan Adolf Hiter yang absolut pada tahun 40-an akhirnya tumbang dengan perlawanan-perlawanan. Tentu saja perlawanan itu tetap membutuhkan tumbal kemanusiaan.
Dunia saat ini memang sedang mengalami bencana kemanusiaan. Namun demikian, kita masih berharap bahwa ada banyak perubahan yang dilakukan. Setidaknya, pengalaman Mahatma Gandhi yang berjuang melawan penjajahan Inggris di India bisa dijadikan semangat untuk mewujudkan perlawanan tanpa kekerasan dengan menekan seminimal mungkin korban-korban kemanusiaan.
——— *** ———

Tags: