Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kembali Pertahankan WTP

Wabup Pungkasiadi dan Ketua DPRD Ismail Pribadi menandatangani berkas penyerahan WTP. [karyadi/bhirawa]

(Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2017)

Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Pemkab Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, dan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Jumat (25/5). Penyerahan diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi.
Bersama dengan beberapa daerah lain, Kab Mojokerto termasuk dalam 20 daftar Pemda peraih Opini WTP. Penyerahan WTP bersamaan Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab Lamongan, Kab Pamekasan, Kab Jombang, Kab Tuban, Kab Magetan, Kab Pacitan, Kab Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kab Kediri, Kota Batu, Kab Pasuruan, Kab Probolinggo, Kab Jember (meningkat dari tahun lalu), Kab Situbondo, Kab Bondowoso dan Kab Banyuwangi.
Raihan WTP sendiri merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. WTP yang diraih Pemkab Mojokerto juga menandakan, bahwa upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dinilai sangat baik.
Ismayati MT, Anggota V BPK, dalam acara ini memaparkan bahwa makin banyak daerah yang telah memenuhi standar laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu.
”Terimakasih kepada para kepala daerah atas kerja kerasnya, dalam menyelasaikan laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih juga kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah atas kerjasama yang baik, serta turut mendukung terselenggaranya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,” papar Ismayati.
Laporan keuangan sendiri sejatinya harus memenuhi tidak kurang dari tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria laporannya sendiri harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.Semua itu didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pungkasiadi Wabup Mojokerto menyatakan, raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kab Mojokerto
”Tentu penghargaan WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai,” ungkap Pungkasiadi.
Menurut Pungkasiadi, sejak perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan anggaran, termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, hal itu betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif dan efisien.
”Selain efektif, efisiensi anggaran telah kita gunakan seperlunya, sewajarnya, dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” pungkas Pungkasiadi.
Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer. [kar.adv]

Tags: