Paslon Fernanda-Zulfikar Sambangi Warga Kota Probolinggo

Fernanda sang tretan sambangi warga paparkan program kontrak politik.

(Paparkan Program-Kontrak Politik)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Beragam cara dilakukan paslon dalam Pilwali Kota Probolinggo 2018, untuk menyampaikan program-programnya kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara door to door atau bertemu langsung dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan paslon nomor 2, Fernanda Zulkarnain – Zulfikar Imawan atau dikenal dengan sebutan Sang Tretan. Paslon ini memilih untuk tidak melakukan kampanye terbuka. Sebagai gantinya, mereka intensif datang ke masyarakat.
Nanda – Iwan (panggilan keduanya), kampanye di dua lokasi. Yaitu, di Kelurahan Jrebeng Lor dan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok. Tepat pukul 19.45, Nanda – Iwan dengan didampingi istri masing-masing, Shinta Kusumawardhani dan Siti Fatimah, hadir di rumah Suhartono di Kelurahan Jrebeng Wetan. Acara dihadiri sekitar 50 warga setempat.
Dalam kampanye tersebut, Nanda menyampaikan program-programnya kepada masyarakat. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ada 9 program unggulan yang digagas Sang Tretan. “Bisa dibaca dalam selebaran, ada 9 program yang kami gagas. Seperti program pemberdayaan kampung, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya Rabu 9/5.
Dijelaskan Nanda, program pemberdayaan kampung dengan anggaran Rp 100-Rp 300 juta ini bukan memberikan uang kepada RT sebesar anggaran tersebut. “Anggaran tetap ada di OPD, yang mengerjakan adalah OPD. Tapi yang mengusulkan adalah RT melalui pengajuan proposal,” jelasnya.
Penting adanya proposal kepada OPD. Sebab, menurutnya, proposal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengajuan program yang ingin dilakukan oleh RT. “Salah jika ada orang yang menawarkan bantuan tanpa diawali dengan proposal. Dasarnya apa? Itulah pentingnya ada proposal dalam program-program ini,” paparnya.
Selain itu, pengajuan proposal tidak bisa berdasarkan usulan ketua atau pengurus RT saja. Namun, harus didasari atas rapat bersama warga. “Ketua RT harus berembuk dengan warga. Akan digunakan untuk apa anggaran Rp 100 juta di RT tersebut. Misalnya untuk perbaikan jalan atau untuk membeli perlengkapan Rukun Kematian,” katanya.
Program pemberdayaan kampung ini merupakan jawaban atas tidak meratanya pembangunan di Kota Probolinggo. Terutama di wilayah selatan Kota Probolinggo. “Coba datang ke wilayah batas Kota Probolinggo seperti Kedunggaleng, Kedungasem. Di sana kalau malam gelap, penerangan minim, dan rawan aksi begal. Padahal, wilayah itu juga wilayah Kota Probolinggo,” lanjutnya.
Nanda tidak menampik, jika masyarakat tidak yakin dengan keberadaan calon-calon wali kota yang hilir mudik datang menemui mereka. “Ada yang memberi janji, tapi tidak dijalankan. Tapi kami ke sini tidak hanya memberi janji. Kami akan membuat kesepakatan melalui kontrak politik. Jika dalam 2 tahun program tidak kami lakukan, kami siap mundur,” lanjutnya.
Dalam kontrak politik tersebut dilakukan penandatanganan di atas materai dan di hadapan notaris. “Kami akan berikan kontrak politik yang asli kepada RT. Kalau kami tidak menjalankan program tersebut, bisa mengajukan gugatan kepada polisi maupun pengadilan,” jelas Nanda.
Iwan, calon wakil wali kota menjelaskan tentang pendanaan program-program yang banyak diragukan oleh masyarakat. Terutama berkaitan dengan program pemberdayaan kampung. “Kota itu ini punya APBD sebesar Rp 1 triliun. Dengan anggaran per RT Rp 100 juta dan jumlah RT sekitar 1000, dibutuhkan maksimal per tahun Rp 100 miliar untuk menjalankan program ini. Jelas itu lebih dari cukup dengan APBD Rp 1 triliun,” tandasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota ini menjelaskan, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD, banyak keluhan dari masyarakat. Rata-rata mengeluh bahwa usulan-usulan dari RT ketika masuk Musrenbang banyak hilang.
“Usulan dari RT masuk ke Musrenbang kelurahan. Setelah itu masuk ke Musrenbang kecamatan. Masuk ke Musrenbang kota, akhirnya usulan dari RT itu hilang. Tidak berjalan programnya karena disaring saat Musrenbang,” tambahnya. (Wap)

Tags: