One Days Service Dispendukcapil Malang Belum Maksimal

Kepala Dispendukcapil Kab Malang Sri Meicharini.

Kab Malang, Bhirawa
Permendagri yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, pada 9 April 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ditingkat daerah, hal itu sudah direspon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, yakni dengan program One Days Service.
“Sebenarnya Dispendukcapil Kabupaten Malang sudah lama menjalankan program inovasi One Days Service yang memiliki kesamaan dengan Permendagri tersebut, dimana sama-sama mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kepengurusan Adminduk,” kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini, Minggu (6/5), kepada wartawan.
Menurutnya, inti Permendagri baru tersebut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan Adminduk dengan target satu hari jadi, atau satu hari diajukan, hari itu juga selesai. Karena aplikasi One Days Service yang ada sekarang ini belum bisa berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan terbentur dengan berbagai kendala yang ada. Sedangkan kendala pada peralatan keras dan lunaknya, serta petugas Adminduk yang terbatas.
“Meski masih adanya kendala tersebut, namun pihaknya tidak meyerah. Sehingga berbagai upaya tetap kita lakukan yang terbaik agar bisa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan cepat,” tutur Meicharini.
Dikatakan, Permendagri yang baru tersebut juga kita tampung tentang kendala-kendala penerbitan adminduk apabila terjadi gangguan komunikasi data atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Selain itu, dinas juga diwajibkan untuk membuat pola integrasi dalam pelayanannya kepada masyarakat. Dan program itu semacam pelayanan paket dalam Adminduk, agar warga jika mengurus beberapa dokumen tidak perlu berkali-kali.
Contohnya, lanjut Meicharini, paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) jadi satu saat melakukan pengajuan. Artinya, tidak satu-satu yang hal itu akan membuat warga bolak-balik ke kantor Dispendukcapil atau kecamatan. “Dan paket yang lainnya seperti Akta Kematian, KK dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dengan status cerai mati. Serta paket Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan,” jelasnya.
Disisi lain, kata Meicharini, amanah Permendagri baru itu mengenai layanan jemput bola. Sedangkan Dispendukcapil Kabupaten Malang sudah melaksanakannya cukup lama melalui program Jemput Bola Pelayanan Kependudukan (Jebolanduk). Dan yang perlu diperluas di Jebolanduk adalah bagi orang sakit, narapidana maupun penyandang difabel yang tidak bisa ke tempat pelayanan. [cyn]

Tags: