OJK KR4 Jatim Evaluasi BPR/S Sehat dan Berdaya Saing

OJk KR 4 bersama pihak terkait bertekad Majukan BPR/S

Pasuruan, Bhirawa
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun 2018 pada hari Kamis (3/5) bertempat di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen, Pasuruan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur.
Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu wujud konkrit concern OJK terhadap perkembangan industri BPR dan BPR Syariah di Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah kerja Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur pada khususnya. Pertemuan tahunan kali ini mengangkat tema ‘Penguatan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mewujudkan Industri BPR/S Yang Sehat dan Berdaya Saing’.
Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR dan BPR Syariah sampai dengan triwulan I-2018 serta melakukan capacity building mengenai peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal BPR/S dalam rangka penguatan GCG.
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono mengungkapkan, pada triwulan I tahun 2018, sektor keuangan di Jawa Timur mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 9 persen (yoy). Kinerja positif perbankan di Jawa Timur tersebut, tidak terlepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK dan kreditnya masing-masing mencapai
8,59 persen, 11,37 persen dan 4,96 persen (yoy).
Fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jawa Timur cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13 persen dan 114,2 persen. Risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tinggi, tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58 persen dan 9,24 persen. Namun, rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86 persen dan 31,61 persen.
“OJK berharap kepada Pengurus BPR/S di Jawa Timur untuk memperhatikan potensi peningkatan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan,” ulas Heru.
Khusus untuk BPR/S yang rasio NPL/F nya telah mencapai lebih dari 5 persen, OJK mewajibkan BPR/S untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah rencana tindak (action plan). Hal tersebut sangat penting karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR/S yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan aspek permodalan apabila tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh Pemegang Saham.
Oleh karena itu, komitmen Pemegang Saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan
bisnis BPR/S sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR/S, terutama dalam memenuhi ketentuan rasio CAR lebih dari 12 persen serta pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar maupun Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BPR dan tanggal 31 Desember 2020 untuk BPRS.
Heru Cahyono juga menjelaskan, Faktor Integritas dan Kompetensi Pengurus yang tercermin dalam pelaksanaan GCG sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan manajemen BPR/S. Kegagalam manajemen tersebut dapat menyebabkan BPR/S berada dalam status Pengawasan Intensif (BDPI), meningkat menjadi dalam Pengawasan Khusus (BDPK), sampai akhirnya dilakukan pencabutan izin usaha (CIU). [ma]

Tags: