Mahasiswa Surabaya Tanyakan Transparansi Anggaran Pendidikan

Aksi mahasiswa dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (2/5) kemarin. [gegeh bagus setiadi/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, Rabu (2/5) kemarin. Dengan mengusung tema Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis yang Bervisi Kerakyatan ini pemerintah diminta untuk menyesuaikan biaya pendidikan.
Beberapa tuntutan mereka ialah Cabut UU Sisdiknas 2003, cabut UU Dikti 2012, tolak sistem UKT, tolak perjanjian GATS (Perjanjian Liberalisasi Sektor Pendidikan). Selain itu meminta transparansi biaya pendidikan, tolak kapitalisasi pendidikan, wujudkan demokratisasi kampus dan wujudkan pendidikan gratis (Wajib 12 tahun).
Ketua Cabang GMNI Surabaya Doni Dwi Kartika mengungkapkan bahwa pemerintah harus mewujudkan pendidikan gratis yang telah dijanjikan sebelumnya. Sistem pendidikan juga harus berpihak kepada rakyat kecil untuk bisa menikmati kehidupan dengan pendidikan yang layak.
“Momentum kali ini (Hardiknas) bukan hanya seremonial belaka tetapi pendidikan saat ini memang tidak baik-baik saja. Artinya, kita terbelenggu dengan sistem UKT. Nah, ini yang membuat transparansi publik terkait anggaran pendidikan belum jelas. Anggaran dari APBN sebesar 20 persen ini arahnya kemana, masih belum jelas,” ungkapnya.
Doni menuturkan bahwa dengan membaca situasi permasalahan pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia, perlu dianalisis lebih jauh bagaimana permasalahan sistemik pendidikan. “Hari pendidikan ini harusnya bisa menjadi momen untuk segala elemen dalam menyuarakan persoalan-persoalan pendidikan nasional yang semakin terpuruk dan dikuasai oleh kapitalis,” jelasnya.
Sebab, lanjut dia, saat ini semua biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa dan dirasa sangat memberatkan. “Lalu, bagaimana bisa mewujudkan pendidikan secara merata kalau pendidikan itu sendiri mahal,” tanya Doni.
Humas Aksi Heru Setyo Susilo mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai pemerintah telah berselingkuh dengan kapitalisme. “Ini harus kita hancurkan. Pancasila bukan untuk rakyat tapi Pancasila hanya untuk pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Aksi Mahasiswa UPN Veteran (DAKMU) Surabaya. Mereka salat jenazah di depan Gedung Negara Grahadi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hal tersebut dilakukan lantaran mereka nilai sistem pendidikan di Indonesia telah mati.
“Ini sebagai bentuk rasa kekecewaan mahasiswa Surabaya terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini yang tidak berpihak kepada rakyat kecil karena masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah,” kata Koordinator Aksi Reza saat ditemui di lokasi. [geh]

Tags: