Kementerian PPPA Apresiasi Program Inklusi ABK

Bupati Dadang Wigiarto bersama Kepala Bapeda Hariyadi Tejo Laksono dan perwakilan Kementerian PPPA pada acara pelatihan ABK dilantai II Pemkab Situbondo. [sawawi]

Situbondo, Bhirawa
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto membuka pelatihan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan pemenuhan hak. Program ini sebagai tindak lanjut dari realisasi program Desa yang ramah ABK, bagi masyarakat desa, perangkat desa serta orang tua anak berkebutuhan khusus.
Ikut mendampingi Bupati diantaranya Staf Khusus Asdep Anak Berkebutuhan Khusus Dra Nursiah Laiboe dan Manajer Program Yakkum, Jaimun.
Pelatihan yang berlangsung di lantai II Pemkab Situbondo tersebut juga dihadiri Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Situbondo, Luluk Ariyantini dan pihak terkait yang mendukung kiprah anak berkebutuhan khusus. Nursiah staf khusus Asdep anak berkebutuhan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI dalam sambutannya mengatakan, pelatihan desa ramah anak berkebutuhan khusus di Situbondo merupakan urutan ketiga di Indonesia.
“Kegiatan ini penting untuk melatih para kader daerah dalam memasyarakatkan sikap ramah dan melindungi anak berkebutuhan khusus pada kehidupan sehari-hari,” terang Nursiah.
Saat ini masih banyak orang tua dan masyarakat yang menganggap ABK sebagai aib dan kutukan. Bahkan ada yang sampai di pasung.
Ia meminta Bupati Situbondo agar kegiatan pemberdayaan kader dan pembinaan terhadap ABK mendapatkan perhatian dan anggaran pada APBD Situbondo. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Dadang yang mau membuka pelatihan anak berkebutuhan khusus ini,” papar Nursiah.
Sementara itu Bupati Situbondo Dadang Wigiarto sangat mengapresiasi atas kedatangan perwakilan Kementerian PPA RI saat mendampingi kader serta Yakkum dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo.
Untuk itu Dadang meminta Bapeda Situbondo agar segera menjalin kerjasama dengan PPDI untuk mewujudkan Situbondo menuju daerah inklusi.
“Anak berkebutuhan khusus yang ada di Situbondo ini masih membutuhkan uluran tangan dari lembaga yang berkompeten, seperti Yakkum dan PPDI,” tandas Bupati Dadang.
Selain itu, Bupati menilai pelatihan ini akan menjadi sumber pengetahuan bagi perangkat desa dalam membuat kebijakan-kebijakan desa yang pro kepada ABK. Untuk itu Bupati Dadang berharap pengambil kebijakan ditingkat desa, kecamatan maupun OPD Situbondo agar selalu memperhatikan nasib ABK ini.
“Dengan pelatihan ini, saya berharap Situbondo ke depan bisa menjadi daerah yang ramah terhadap ABK,” pungkas Bupati Dadang. [awi]

Tags: