Dua Kelompok Massa di Kabupaten Pamekasan Nyaris Bentrok

Kedua kelompok massa, Kelompok Abd Rahman, mengklaim memiliki sertifikat lahan garam dengan kelompok pengelola lahan garam dikawal Perhutani, hampir bentrok di lokasi lahan Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. [syamsudindin/bhirawa]

Pamekasan, Bhirawa
Sengketa lahan garam di Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, kembali memanas. Kelompok Abd Rahman, mengklaim pemilik sertifikat yang akan menggarap dengan alat berat dihadang pihak Perhutani bersama kelompok pengelola tambak garam.
Puluhan warga yang menghadang kelompok Abd. Rahman, sejak Jumat (11/5). Akhirnya nyaris bentrok saat adu argumentasi di TKP pada Sabtu (12/5). Namun kedua kelompok massa dapat dipisah dan diredam oleh aparat keamanan, terdiri TNI-Polri bersama Muspika Pademawu.
Kedatangan kelompok Abd Rahman CS, mengaku pemilik sertifikat bermaksud menggarap lahan pegaraman tambak seluas 21 hektare. Akan tetapi, pihaknya malah dihalang-halangi oleh kelompok pengelola tambak garam yang dikawal oleh pihak perhutani.
“Kami turun ke lokasi untuk menggarap lahan pegaraman milik kami, karena kami memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Karena ada gejala kerusuhan ingin menghalang halangi kami, kami minta perlindungan kepada aparat Kepolisian Polres Pamekasan,” kata Moh. Hasan, salah seorang pengklaim pemilik lahan bersertifikat.
Pertemuan kedua kelompok di lokasi lahan garam yang tengahi oleh aparat keamanan Polres Pamekasan itu, terjadi adu argumen saling mempertahankan haknya. Perdebatan kedua belah pihak, berujung tidak ada solusi penyelesaian. Pihak Perhutani, mengklain lebih awal memiliki dokumen kepemilikan lahan.
“Munculnya sertifikat itu, menurut kami prosesnya tidak benar karena keluarnya sertifikat itu muncul di tahun 1993. Kami pihak perhutani mempunyai dasar dokumen kepemilikan lahan itu sejak tahun 1966,” jelas Hartono, selaku petugas hukum agraria Perhutani.
Perdebatan kedua belah pihak yang berujung tidak ada solusi penyelesaian itu, nampaknya memicu reaksi kemarahan massa kelompok pengelola lahan dari pihak Perhutani.
Warga pengelola tambak garam belum bisa menerima kenyataan. Mereka enggan angkat kaki dari tambak, yang telah dikelolanya sejak beberapa tahun lalu. Warga berkeyakinan bahwa tambak itu milik Perhutani yang telah menjalin kerja sama dengan pihaknya.
“Kami hanya mengelola tambak milik Perhutani. Kalau pengadilan mengatakan tambak ini milik Abd. Rahman, kami siap angkat kaki,” kata salah seorang warga setempat yang mengelola lahan.
Dalam aksi kericuhan itu beruntung tidak ada aksi kekerasan. Sebab, ratusan personel kepolisian mengamankan tempat berkumpulnya dua kelompok itu. Petugas, berhasil memediasi kadua belah pihak untuk menuntaskan penyelesaian persoalan itu di Mapolres Pamekasan yang diagendakan dalam waktu dekat dan harus dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kedua pihak.
Sementara itu, sengketa lahan garam seluas 21 hektare itu, terjadi sejak Tahun 2000. Hingga sekarang belum ada titik terang. Padahal secara kepemilikan, pasalnya tambak itu sah milik Perum Perhutani.
Selain itu, berdasar surat Bupati Pamekasan No. 143/1775/441/111/2007 tanggal 04 Oktober 2007, sampai saat ini lahan tersebut masih dalam proses hukum, sehingga masih belum berkekuatan hukum tetap. [din]

Tags: