BKPSDM Sarankan ASN Pemkot Probolinggo Tak Ikut Kampanye

Jelang Pilkada, walikota Rukmini ingtakan ASN Kota Probolinggo jaga netralitas.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo menyarankan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menghadiri kampanye. Meskipun, sebenarnya tidak ada larangan bagi ASN untuk ikut kampanye. Namun, dikhawatirkan akan ada persoalan jika ASN ikut kampanye.
“Memang tidak ada larangan bagi ASN untuk ikut kampanye. Tapi, khawatirnya ada yang melaporkan kehadirannya. Bisa dipersoalkan juga,” ujar Rachmadeta Antariksa, kepala BKPSDM Pemkot Probolinggo, Rabu 9/5.
Jika ASN ingin mendapatkan informasi tentang program paslon, menurut Deta, ada alternatif lain yang bisa dilakukan ASN. “Misalnya dengan mencari brosur yang berisi program paslon. Bisa juga mendengarkan debat kandidat di TV,” ujarnya.
Dilanjutkannya, mengikuti kegiatan kampanye paslon rentan dilaporkan ke KASN. “Misalnya, meskipun tidak berseragam, tapi ketika kampanye terfoto dengan mengangkat jari angka paslon. Itu juga bisa dilaporkan karena dinilai tidak netral,” katanya.
Wali Kota Rukmini mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjaga netralitas menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. “Jangan sampai terlibat segala hal yang berkaitan dengan Pilkada, nanti akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar. Sanksi bagi ASN yang melanggar bisa berupa sanksi moral sampai dengan pemecatan. Hal tersebut tentunya setelah melalui pertimbangan-pertimbangan,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan disiplin dalam pekerjaan. “ASN selalu menjadi sorotan dan mendapat kritikan tajam dari masyarakat, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya berharap agar ASN dapat menjadi contoh yang baik dan tauladan bagi masyarakat,” jelasnya.
Rukmini mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Probolinggo untuk selalu mengevaluasi disiplin dan kinerja dari bawahannya. Halini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para ASN dalam mengembangkan disiplin diri dan kinerja dalam pekerjaan sehari-hari.
“ASN yang mempunyai motivasi tinggi tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih dalam pekerjaan untuk pembangunan Kota Probolinggo,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 300 ASN yang merupakan perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Narasumber berasal dari Universitas Negeri Malang, dr. Umi Hidayati untuk memberikan motivasi dan disiplin kerja ASN.
Sementara itu, Suef Priyanto, ketua Panwaslih Kota Probolinggo menegaskan, tidak ada larangan bagi ASN untuk datang ke lokasi kampanye. Yaitu, kampanye terbuka.
“Kalau kampanye tertutup jelas tidak boleh. Karena itu sama artinya ASN menjadi bagian dari kampanye. ASN boleh hadir dalam kampanye terbuka, tapi tidak boleh menjadi bagian dari kegiatan kampanye tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, menjadi bagian dari kampanye tersebut adalah dengan mengenakan atribut paslon. Seperti kaus dan mengenakan bendera parpol. “Bahkan, ASN memberikan jempol status akun paslon dan ketahuan Panwas, bisa dipersoalkan juga. Itu, tidak boleh karena ASN harus netral,” jelasnya.
Panwaslih sendiri menurutnya, hanya bisa memberikan rekomendasi, jika ditemukan adanya pelanggaran netralitas ASN. Rekomendasi ini disampaikan kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada beberapa sanksi dari yang ringan sampai sanksi berat,” ungkapnya. Sanksi ringan berupa teguran tertulis. Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dalam jangka waktu tertentu. “Sanksi berat bisa sampai pemecatan,” tambahnya.(Wap)

Tags: