Wali Kota Madiun Lantik Lima OPD Pejabat Eselon II

Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum melantik lima pejabat OPD Pemkot Madiun di Ruang 13 Pemkot Madiun, Selasa (24/4). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum melantik lima orang pejabat eselon II Pemkot Madiun di Ruang 13 Pemkot Madiun., Selasa (24/4). Menurut Wali Kota Madiun, setalah dilantik, kinerja lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Madiun bakal on the track ke depan. Karena kelima OPD terkait sudah mempunyai kepala dinas definitif.. Kelima OPD sebelumnya kurang optimal karena hanya dikepalai seorang pelaksana tugas (Plt).
Dikatakannya, apalagi, kelima pejabat terpilih sudah cukup akrab dengan OPD yang sekarang dijabat. Mulai sudah menjabat sebagai Plt kepala hingga sekretaris. “Sehingga tak heran, kalau dalam hal ini, kami, optimis kelimanya bakal segera tancap gas. Sebab, pejabat terpilih kan bukan orang baru di OPD yang sekarang dijabat. Saya yakin segera menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dengan jabatan saat ini,”tegas Wali Kota usai pelantikan lima Pejabat Tinggi Pratama Pemkot Madiun kepada wartawan.
Kelima pejabat yang dilantik yakni, Misdi sebagai Sekretaris DPRD, Heri Wasana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Haris Rahmanudin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Ahsan Srihasto sebagai Kepala Dinas Perpustakaan. Kelima pejabat itu, sebelumnya sudah menjabat sebagai Plt kepala dan sekretaris di dinas masing-masing.
Kesempatan itu, Wali Kota menekankan kinerja kelima OPD terkait wajib optimal. Terutama terkait penyerapan anggaran. Karena, laporan serapan yang diterimanya belum cukup memuaskan untuk triwulan pertama tahun anggaran ini. Salah satunya, Dinas Pendidikan yang baru melakukan serapan Rp 200 juta dari total anggaran Rp 39 miliar tahun ini. Ini tentunya cukup rendah untuk triwulan pertama.
“Untuk itu, saya minta serapan agar lebih optimal. Saya tidak ingin serapan menumpuk diakhir tahun anggaran. Dan ini, berlaku untuk semua OPD,”pinta Wali Kota.
Kekhawatiran Wali Kota wajar, mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu mencapai Rp 300 miliar. Wali Kota tak ingin itu terulang. Serapan harus lebih maksimal. Tujuannya sederhana. Demi kesejahteraan masyarakat. “Silpa tahun lalu harus menjadi sarana instropeksi dan evaluasi. Ini tidak boleh terulang,”paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun Heri Wasana menyebut pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan internal OPD-nya. Khususnya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam APBD. Kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan lebih awal bakal didahulukan.
Heri tak membantah serapan Dindik belum memuaskan. Namun, itu lebih karena sebagian kegiatan pendidikan wajib menyesuaikan provinsi hingga pusat. Sedang, belum banyak kegiatan di triwulan pertama tahun ini. Tak heran, pihaknya belum dapat melakukan serapan. Beberapa kegiatan lain juga wajib menyesuaikan jadwal. Salah satunya, sertifikasi hingga pendidikan dan pelatihan (diklat) guru.
“Pendidikan itu kan punya kalender tersendiri. Punya jadwal kegiatan tersendiri. Beberapa di antaranya, harus menyesuaikan dengan provinsi dan pusat. Yang jelas, akan kami segerakan sekiranya itu memungkinkan,,”ungkap Heri. [dar]

Tags: