Wali Kota Ajak Ketua RT Berpartisipasi dalam Pilkada

Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum

Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum menegaskan, pilkada yang sukses bukan sekedar aman dan lancar. Tetapoi lebih dari itu, yakni juga diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Terutama saat hari pencoblosan, partisipasi ini memegang peranan penting dalam pilkada.
“Sukses dan tidaknya tergantung partisipasi masyarakat. Padahal pilkada itu dibiayai masyarakat. Jadi kalau tidak sukses sama saja bunuh diri,”tegas Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto saat menjadi pembicara sosialisasi KPUD Kota Madiun terkait mendulang suara melalui partisipasi masyarakat dalam pilkada dihadapan ratusan Ketua RT se Kota Madiun, di Asrama Haji, Senin (16/4).
Dikatakan oleh Wali Kota, sebab, pilkada dibiayai pemerintah pusat. Sebagian anggaran pemerintah pusat merupakan hasil pajak masyarakat. Artinya, masyarakat turut andil dalam pembiyaan pilkada. Masyarakat tidak boleh acuh. Sebaliknya, harus berpartisipasi aktif. Tidak hanya saat hari pencoblosan. Namun, disetiap tahapannya. Laporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
“Intinya saya memprovokasi masyarakat semua untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada. Ini pesta demokrasi masyarakat yang dibiayai masyarakat. Rugi kalau hanya pasif,”ungkapnya.
Pilkada,lanjut Wali Kota, merupakan amanat undang-undang. Tujuannya, demi menuju amanat pancasila. Salah satunya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan. Karena pilkada, merupakan salah satu cara menciptakan kedaulatan rakyat. Tujuannya, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak heran, partisipasi masyarakat penting.
“Tidak usah berfikiran macam-macam atau ikut-ikutan untuk tidak nyoblos. Ini kesempatan masyrakat untuk berkontribusi kepada daerahnya. Harus berpartisipasi,”papar Wali Kota.
Kesempatan itu, Wali Kota berpesan untuk tidak berlebih. Artinya, yang biasa saja. Mendukung pasangan calon (paslon) tidak perlu dengan bersimpatik secara berlebihan. Mengorbankan segalanya hingga meninggalkan perselisihan diantara tetangga hingga keluarga. Selain itu, juga tidak berpartisipasi hingga diluar aturan. Baik itu politik uang atau lainnya. Hukumannya jelas. Pidana 36 bulan dan denda mencapai Rp 1 miliar.
“Harus berpartisipasi tetapi yang sewajarnya. Tidak usah berlebihan. Ingat Pilkda bukan harga mati. Hanya memilih pemimpin untuk jangka waktu lima tahun ke depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Madiun Sasongko menyatakan, kegiatan merupakan sosialisasi yang membumi. Sebab, melibatkan seluruh ketua RT di Kota Madiun. Ini penting mengingat ketua RT merupakan ujung tombak pemerintahan. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harapannya, sosialiasasi ini dismpaikan kepada masyarakat.
Salah satunya, terkait aturan penggunaan KTP elektronik sebagai salah satu syarat saat pencoblosan. Sasongko menyebut syarat mendapatkan kartu suara tidak hanya formulir C6 saat ini. Namun, juga harus menyertakan KTP elektonik atau surat keterangan pengganti jika KTP belum tercetak.
“Aturan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) saat ini bukan berdasar domisili. Tetapi, administrasi. Masyarakat diluar kota tetapi ber-KTP Kota Madiun memiliki hak suara. Informasi semacam ini penting untuk disosialisasikan kepada ketua RT untuk diteruskan kepada masyarakat,” katanya. [dar]

Tags: