Tips Memenangkan Pilkada Ala Sun Tzu

Wahyudi AS

(Tulisan Bagian Pertama – Bersambung)
Oleh :
Wahyudi AS
Pengamat dan pemerhati politik, staf pengajar Sekolah Tinggi Intelejen Negara (STIN) dan saat ini kandidat doktor Universitas Negeri Jakarta

Judul tulisan bungkus kacang di atas tentu saja tidak sepadan dengan nilai ratusan miliar rupiah yang bakal dihabiskan hanya untuk bisa memenangkan pertarungan dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Belum lagi resiko konflik horisontal yang bakal terjadi bahkan akan menyisakan perseteruan politik yang berkepanjangan. Tapi mengapa tidak, insan intelijen seharusnya memiliki cara pandang sebaliknya.
Menurut bapak intelijen dunia Sun Tzu, untuk menggulirkan sebuah batu sebesar gunung tidak harus dengan menggunakan ratusan tenaga kuda, namun bisa saja hanya dengan menggunakan sebatang kayu. Dalam buku kumpulan bait-bait syair nya Sun Tzu tertulis bahwa :
Barang Siapa Mengenali Kekuatan Musuhnya Akan Memperoleh Separuh Kemenangan Sebelum Pertempuran; Barang Siapa Mengenali Kekuatan Musuhnya Serta Kekuatan Dirinya Dirinya Sendiri Niscaya Akan Selalu Menang Dalam Setiap Pertempuran; Namun Sesungguhnya, Kemenangan Yang Sejati Adalah Kemenangan Tanpa Petempuran.
Kemenangan sejati menurut Jenderal perang yang bijak ini adalah sebuah kemenangan yang tidak banyak menghabiskan biaya dan tanpa menjatuhkan banyak korban, yang kemudian dikenal dengan kitab Seni Perang Sun Tzu. Yakni sebuah kumpulan syair-syair tentang seni memenangkan sebuah pertempuran yang terdiri atas 36 strategi muslihat perang yang sangat terkenal, bahkan konon dianut oleh Gengis Khan untuk menguasai daratan Cina dan juga oleh sebagian besar jenderal perang saat Perang Dunia termasuk Hitler dan Stalin.
Bagi Sun Tzu, seorang pendekar silatataupun jenderal perang yang mumpuni akan memiliki kemampuan dan lebih memilih menghentikan perlawanan musiuh daripada menyakitinya. Sehingga sesungguhnya kemampuan menghentikan perlawanan musuh merupakan bentuk keunggulan tertinggi. Logikanya, untuk bisa menghentikan perlawanan musuh harus mampu menguasai musuh, sedangkan untuk bisa menguasai musuh harus bisa menjatuhkan musuh, sedangkan untuk bisa menjatuhkan musuh harus bisa mengenali titik kelemahan musuh tersebut.
Dalam filosofi Jawa sering dikenal dengan pepatah Menang Tanpo Ngasorake (kemenangan tanpa menyebabkan rasa hina musuhnya), yang sesungguhnya merupakan sebuah filosofi smart intelijen yang sudah lama diabaikan.

Pilkada dan Ancamannya
Pilkada serentak ketiga akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 untuk memilih kepala daerah pada 17 provinsi dan 154 kabupaten/Kota di Indonesia. Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tahapan persiapan telah diselesaikan pada akhir tahun 2017, masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018, masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018, sampai puncak penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada 27 dan 28 Juni 2018.
Ada beberapa kerawanan yang memiliki potensi ancaman dalam pilkada 2018. Menurut Badan pengawas pemilu (Bawaslu) kerawanan yang bakal terjadi adalah antara lain adalah politik uang, keberpihakan penyelenggara, kontestasi antarcalon, pemenuhan hak pilih, dan netralitas ASN. Dari indikasi-indikasi kerawanan tersebut Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun dari tiga aspek utama yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Kerawanan-kerawanan tersebut akan menjadi celah terjadinya potensi ancaman. Menurut Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ada delapan ancaman dalam Pilkada Serentak 2018 yang berbentuk gerakan dan gesekanmassa yang mampu mengarah pada konflik horisontal yang mungkin terjadi dalam setiap pentahapannya yakni pada tahap awal, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, tahap penetapan pasangan, tahap sengketa sampai pada tahap pengesahan pasangan terpilih.
Konflik horisontal dalam setiap tahapan tersebut sejauh ini masih bersifat seporadis pada setiap daerah penyelenggaraan pemilu. namun tidak menutup kemungkinan menjadi kolonisasi kepentingan secara Nasional apabila diarahkan pada isu Agama atau ideologi. Maka yang paling dikhawatirkan dalam pilkada 2018 mendatang adalah terjadinya satu isu sentral berbasis ideologiyang mengakibatkan terpolarisasinya masyarakat bangsa ini menjadi dua kepentingan politik, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang lalu, yang mengakibatkan hampir terbelahnya masyarakat konstituen di ibu kota menjadi dua kekuatan besar akibat polarisasi ideologis kalau tidak ditangani secara bijak.Terlebih lagi apabila ancaman tersebut merupakan bagian dari rekayasa sebuah korporasi atau bahkan negara asing yang tidak menghendaki negara bangsa ini besar.
Kemampuan pengendalian keamanan dengan mengantisipasi segala bentuk ancaman hakekatnya adalah strategi menghentikan perlawanan musuh. Sebagaimana seni berperang, dan kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh pihak yang telah menguasai strategi memenangkan pertarungan dalam Pilkada.

Menguasai Komponen Pilkada
Strategi “Memperdaya Langit Untuk Mengarungi Samudera Zun Tsu” menyiratkan ajaran bahwa kita tidak perlu bersusah payah mengeluarkan tenaga untuk mendayung sampan seandainya angin sudah bertiup kencang, yang berarti tidaklah perlu kita menyibukkan diri untuk urusan yang sudah tertangani baik dan bahkan justeru kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik. Kita cukup menghitung kekuatan dan arah angin, serta membangun konstruksi layar serta sampan yang akan kita tumpangi, dan selanjutnya mengatur di posisi mana kita harus berada.
Pilkada serentak 2018 medatang, dalam prosesnya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang tentu atmosfir kerohanian masyarakat muslim Indonesia masih sangat kental serta arah angin mengarah pada Pilpres 2019 yang akan datang, untuk itu kita cukup mengarahkan bentangan layar agar tertangkap angin dengan baik.
Membangun konstruksi sampan dan layar merupakan tehnologi untuk merangkai dan menyusun komponen-komponen untuk mendukung proses Pilkada. Komponen merupakan alat kelengkapan penting yang akan terangkai untuk menjalankan sebuah proses dalam sistem Pilkada. Untuk mengurai bagian – bagian dari sebuah rangkaian alat kelengkapan yang akan menjalankan sebuah rangkaian proses tersebut semakin detil, semakin akurat akan semakin baik.
Terdapat tiga kelompok besar komponen Pilkada setelah ditetapkannya regulasi yakni Kelompok Penyelenggara terdiri atas pemerintah dan KPU, Kelompok Peserta yang terdiri atas Kontestan dan Konstituen, dan Kelompok Pengawas yang terdiri atas Bawaslu, aparat kemanan dan elemen masyarakat. Meskipun tentu saja akanterjadi interseksi diantara tiga kelompok besar tersebut karena adakalanya penyelenggara juga berperan sebagai pengawas atau bahkan sebagai peserta.
Masing-masing kelompok komponen memiki fungsi dan efektifitasnya sendiri-sendiri, sehingga untuk efisiensinya kita harus mampu memilih serta memposisikan diri sehingga kita bisa memerankannya secara lebih efektif. Diibaratkan atmosfir langit dengan fungsi legislasi dan regulasi yang cerah transparan, dengan netralitas yang tegas, maka dorongan kekuatandan arah angin berupa kinerja komponen penyelenggaraan dan pengawasan akan memiliki sinergisitas semangat yang tinggi serta arah yang jelas konstan, sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kinerjanya. Maka kita hanya perlu memberikan support terhadap eksistensinya, sedangkan perhatian kita fokuskan pada efektifitaskomponen peserta yang terdiri atas Kontestan dan Konstituen itu sendiri sebagai daerah vitral dalam Pemenangan Pilkada.
Kontestan adalah Partai Politik atau calon Kepala Daerah (calon presiden-wakil presiden, calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota) yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Terlepas dari kemungkinan daerah yang hanya memiliki calon tunggal maupun persaingan semu dikarenakan kekuatan yang tidak berimbang, maka dinamika dan tekanan yang berpotensi ancaman yang cukup signifikandiakibatkan oleh persaingan yang berimbang.
Konstituen adalah warga masyarat daerah pemilihan yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang memiliki hak pilih. Di Indonesia secara umum masih belum menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam memberikan pilihan politik terhadap para kontestan. Mereka masih mudah terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan di luar aspek kompetensi (kecakapan) dan integritas para kontestan. Akibat rendahnya pendidikan dan kurangnya kesadaran politikrendahnya kemampuan ekonomi (tingkat pendapatan). Konstituen yang kemampuan ekonominya rendah cenderung mudah memberikan pilihan terhadap kontestan berdasarkan imbalan uang atau materi yang diberikan oleh kontestan. [bersambung]

Rate this article!
Tags: