Perda Toko Swalayan di Tulungagung Belum Diundangkan

Heru Santoso

Tulungagung, Bhirawa
Kendati sudah ditetapkan oleh DPRD Tulungagung dalam rapat paripurna pada akhir November tahun lalu, Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sampai kini belum juga bisa diterapkan. Masalahnya, perda tersebut belum diundangkan dalam lembaran daerah.
Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, pada Bhirawa, Rabu (11/4), mengungkapkan sejauh ini belum ada kabar lagi terkait proses perundangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. “Belum lama ini kami tanyakan ke Pemkab Tulungagung, katanya masih proses diundangkan,” ujarnya.
Dengan masih belum diundangkannya dalam lembaran daerah, menurut Heru Santoso, Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kendati sudah ditetapkan oleh DPRD Tulungagung belum bisa diterapkan. Ini merunut pada pasal 51 di perda tersebut yang menyebut peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Hal yang sama dikatakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulungagung, Saiful Bakri SH MH. Menurut dia, Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum masuk dalam lembaran daerah. “Saat ini masih proses pengundangan,” katanya ketika ditanya Bhirawa, Rabu (11/4).
Sayang Saiful Bakri tidak menjelaskan mengapa proses pengundangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam lembaran daerah sampai memakan waktu yang relatif lama. Saiful Bakri beralasan sedang mengikuti rapat kemarin.
Seperti diketahui, Komisi C DPRD Tulungagung saat ini tidak dapat berbuat banyak dalam pengawasan pendirian minimarket baru di wilayah Tulungagung. Dengan belum diundangkannya Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, otomatis di Kabupaten Tulungagung masih menggunakan perda lama. Yakni, Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Padahal perda tersebut menimbulkan multitafsir terkait pendirian minimarket berjaringan.
Belum diundangkannya Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga membuat rencana penutupan minimarket berjaringan yang saat ini beroperasi di dekat pasar tradisional terus molor. Karena masih butuh waktu enam bulan dari sejak perda tersebut diundangkan.
Sebelumnya, Heru Santoso yang mantan Ketua Pansus Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini menyebut setelah dilakukan sidak oleh Komisi C DPRD Tulungagung banyak minimarket berjaringan yang ditemukan berdiri di dekat pasar rakyat. “Setidaknya ada belasan minimarket berjaringan yang harus tutup ketika Perda tentang Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalaya. Ini karena minimarket berjaringan itu jaraknya kurang dari 1.000 meter seperti yang diatur dalam perda,” tuturnya. [wed]

Tags: