Perbaikan LKPJ Provinsi

Keadaan gedung sekolah SMU, Madrasah Aliyah, dan SMK, bakal memperoleh perhatian seksama Pemerintah Propinsi. Ketika penyerahan alih-kelola, kondisi gedung sekolah rata-rata dalam keadaan kurang baik. Kondisi yang sama juga nampak pada bangunan terminal tipe B di seluruh kabupaten dan kota. Dua sarana publik yang vital itu, menjadi perhatian seksama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Propinsi Jawa Timur. Disepakati akan digelontor anggaran perbaikan gedung dan bangunan.
Dinas Perhubungan Jawa Timur, bertekad akan “menyulap” kondisi terminal tipe B, menjadi hampir setara dengan bandara. Setidaknya, tercipta suasana nyaman (dan aman) seperti di dalam stasiun. Hampir seluruh kabupaten dan kota memiliki terminal tipe B. Berdasar UU Nomor 23 tahun 2014, pengelolaan terminal tipe B, beralih menjadi wewenang pemerintah propinsi. Sedangkan terminal tipe A (seperti terminal Purabaya, Bungurasih) beralih menjadi wewenang pemerintah pusat.
Kondisi sarana gedung tingkat SMTA, dan terminal tipe B, dilaporkan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pembahasan bersama Pansus DPRD Jawa Timur, memapar pelaksanaan program pemprop tahun anggaran 2017. Selain pencermatan oleh Pansus, setiap fraksi di DPRD Jawa Timur juga memberi catatan panjang. Ini membuktikan bahwa kinerja Pemprop tahun 2017 masih memerlukan perbaikan secara manajerial maupun struktural (peng-organisasi-an).
Kritisi LKPJ umumnya membandingkan catatan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan capaian kinerja yang dibiayai dari APBD. Juga kinerja propinsi dengan anggaran sharing dari APBN. Rekomendasi (berbagai catatan panjang) fraksi di DPRD Jawa Timur, diserahkan kepada Gubernur, pada akhir April ini. Berbagai rekomendasi Pansus DPRD, akan menjadi arahan untuk perubahan APBD 2018, serta RAPBD 2019.
LKPJ tidak akan “ber-ekor” konsekuensi politik. Andai kinerja Pemprop dinilai burukpun, tidak akan berlanjut dengan pengajuan Hak Angket maupun Hak Interpelasi. Biasanya, pada ujung kerja Pansus, DPRD akan membuat keputusan semacam rekomendasi. Walau tidak berkonsekuensi, anehnya, LKPJ dijadikan prosedur tetap pengawasan ke-pemerintah-an. Kewajiban membuat LKPJ Kepala Daerah, tercantum dalam pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun sejatinya, LKPJ merupakan potret awal realisasi program yang dibiayai dengan APBD. Walau opini (kritisi fraksi dan rekomendasi Pansus) terhadap LKPJ tak berpengaruh apapun. Namun dapat dijadikan “sinyal” terhadap pelaksanaan anggaran. Sebab setelah LKPJ, Gubernur juga berkewajiban segera membuat Nota Keuangan. Yakni LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) tentang pengunaan anggaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
LPJ (Nota Keuangan) bisa berkonsekuensi pada ranah politik dan hukum. Manakala LPJ ditolak oleh DPRD, maka bisa berujung pada impeachment, pelengseran Kepala Daerah. Maka LKPJ akan menjadi “warning.” Boleh jadi, LPJ Nota Keuangan akan diterima secara mulus. Yakni manakala perdebatan dalam Pansus LKPJ tidak sengit. Suasana perdebatan juga bisa terjadi sebaliknya. Manakala LKPJ mem-berondong dengan catatan ketidak-puasan, maka LPJ-nya juga akan semakin alot dalam pembahasan. Hal itulah yang patut dikhawatirkan terhadap LKPJ Gubernur.
Kinerja tim perekonomian menjadi perhatian utama. Karena pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tercermin dalam APBD 2017, dipagu lebih rendah dibanding tahun APBD tahun 2016. Tetapi pelemahan pertumbuhan ekonomi bisa memperoleh “mafhum” (dimaklumi). Karena kondisi nasional dan makro (dunia) juga dalam keadaan melemah. Niscaya berimbas pada perekonomian daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang makin melemah (hanya 5,45%) dibanding tahun lalu (5,55%), bisa dipahami. Tetapi eksesnya, terjadi tren kesenjangan pendapatan (kaya-miskin) makin melebar. Sehingga perubahan APBD 2018, dan RAPBD 2019, diarahkan lebih melindungi masyarakar berpenghasilan rendah.
———– 000 ————

Rate this article!
Perbaikan LKPJ Provinsi,5 / 5 ( 1votes )
Tags: