Pembebasan Tanah untuk Lapindo Harus Libatkan Appraisal

Selain di Dusun Kedongdong, Desa Blimbing, Warga Dusun Beluk, Desa Jombok, Kesamben, Jombang juga memasang spanduk penolakan rencana pengeboran PT Lapindo, Selasa pagi (17/04). [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan, pada proses pembebasan tanah untuk rencana pengeboran PT Lapindo di Dusun Kedongdong, Desa Blimbing, Kesamben, Jombang harusnya menggunakan Tim Appraisal.
Hal itu seperti di katakan Kepala Departemen Kehumasan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Dony Aryanto kepada Bhirawa, Selasa pagi (17/4) lewat sambungan Ponselnya.
“Jadi gini, pembebasan lahan ini, nantinya lahan ini adalah milik pemerintah pusat. Dalam hal pembebasan lahan ini memang benar ada nanti yang namanya appraisal dari independen untuk menilai nilai dari pembenasan lahan tersebut, untuk peruntukannya,” kata Dony saat di konfirmasi.
Lebih lanjut Dony menjelaskan, sudah ada aturan dan UU tersendiri pada konteks ini, dan pihaknya hanya menjalankan sesuai UU tersebut. Ia pun menjawab, Tim Appraisal yang di maksud adalah atas persetujuan SKK Migas.
Namun saat di tanya lebih lanjut, proses pembebasan tanah (lahan) saat ini sudah di lakukan, apakah prosesnya juga menggunakan Tim Appraisal, ia menegaskan agar koran ini mengkonfirmasi kepada pihak PT Lapindo. “Harusnya sudah ya, jadi kemarin kebetulan sudah melakukan Amdalnya juga, untuk lebih jelasnya bisa di tanyakan langsung ke Lapindonya untuk proses lebih detailnya,” tambahnya.
Di paparkannya, secara kronologis alasan mengapa PT Lapindo yang akan melakukan eksplorasi Migas di Blimbing, Kesamben, Jombang, karena PT Lapindo masih terikat kontrak dengan pemerintah. Ia membenarkan, tahun ini rencananya PT Lapindo akan melakukan kegiatan eksplorasi.
“Saat ini masih melakukan pembebasan lahan. Nantinya, setelah itu, kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahwa kegiatan eksplorasi ini mendukung kegiatan dari pemerintah bahwa, untuk meningkatkan cadangan Migas di Indonesia, untuk ketahanan energi nasional,” paparnya.
Terkait dengan perkembangan di lapangan saat ini termasuk adanya penolakan warga setempat atas rencana eksplorasi tersebut, Dony menilai, kemungkinan adanya traumatik semburan lumpur Lapindo (di Porong, Sidoarjo). Namun menurutnya, pada saat itu kejadiannya memang berbarengan dengan bencana alam. Dan hal itu bisa saja terjadi, seperti juga ia mencontohkan kasus di Mexico. “Tapi bukan berarti kegiatan eksplorasi dan produksi ini akan terhenti. Karena kalau terhenti, dampaknya pada ketahanan energi nasional,” lanjutnya.
Masih menurut Dony, ada contoh Kabupaten di Jawa yang semula berpredikat sebagai kabupaten termiskin, namun setelah ada kegiatan produksi Migas di daerah tersebut, kini menjadi kabupaten yang kaya.
“Kita tujuannya bukan untuk kegiatan eksplorasi dan ekploitasi saja, tapi juga mengembangkan (perekonomian) masyarakat di sekitarnya. Jadi, industri hulu Migas ini memang tidak luput dari ‘Multi Player Effect’ yang seharusnya bisa mengembangkan masyarakat,” tambahnya lagi.
Kata Dony saat di tanya apakah saat ini sudah di ketahui potensi Migas yang ada di daerah tersebut, Ia membeberkan, saat ini masih belum di ketahui jumlah besarannya, karena saat ini belum di lakukan proses ekplorasi.
“Kalau potensi (Migas) nya belum di ketahui pak, karena belum di lakukan eksplorasi, sekarang masih pembebasan lahannya. Tapi memang di sinyalir ada potensi gas di situ. Kalau bisa kan akan menambah cadangan gas Indonesia. Bisa saja pembangunan jaringan gas untuk masyarakat kan juga bisa di lakukan,” terangnya.
Sementara itu, secara makro, ia menjelaskan, kebutuhan gas nasional di katakannya masih di butuhkan dalam skala besar. Namun untuk Jawa Timur, memang di akuinya agak ‘Over Supply’. Hal ini menurutnya karena belum ada fasilitas yang memfasilitasi penyaluran gas tersebut. Namun jika nanti ada pembangunan industri pendukungnya, akan berpeluang adanya serapan gas yang ‘Over Supply’ di Jawa Timur.
Sebelumnya, salah seorang warga setempat mengakui, bahwa lahan persawaan milik keluarganya telah di beli oleh pihak yang di duga adalah pihak dari PT Lapindo. Soal harga, ia menjelaskan, lahannya di beli seharga 236 ribu rupiah per meter persegi kotor, dan harga bersih yang di terimanya sebesar 210 ribu rupiah per meter persegi setelah di potong pajak, kelengkapan administrasi, kelengkapan surat-surat, dan biaya sosialisasi.
“Status saya hanya pemilik lahan yang di beli, untuk keterangan lebih lanjut saya tidak bisa memberi keterangan. ‘Ngapunten Saestu’,” kata warga yang tersebut.
Sugio, Ketua RT setempat menambahkan, beberapa hari lalu ada kabar akan ada sosialisasi terkait rencana pengeboran PT Lapindo ini ke warganya, namun masih di ‘Pending’. Terkait masih adanya pemasangan spanduk penolakan rencana pengeboran ini di katakannya karena warga memang masih menolak. Bahkan pemasangan spanduk penolakan juga di lakukan oleh warga Dusun Beluk, Desa Jombok, desa di selatan Dusun Kedongdong. “Intinya katanya begitu (menolak) mas. Kemarin mas katanya masangnya,” tambah Sugio.
Di konfirmasi lewat sambungan Ponselnya, , Su’adi, perwakilan PT Lapindo mengatakan, saat ini, proses pembebasan lahan kepada warga oleh pihaknya sudah selesai. Ia juga mengatakan, pada proses pembebasan lahan itu menggunakan jasa appraisal. Namun begitu, cara pandang tentang Tim Appraisal ini agak berbeda dengan SKK Migas.
“Tim Appraisal itu independen pak, tidak harus di setujui oleh SKK Migas. Persetujuan SKK Migas itu pada urusan anggarannya,” jelas Su’adi.
Terkait batalnya rencana sosialisasi ke warga yang telah di informasikan ke warga, ia beralasan karena masih ada sebagian tim yang belum bisa ada kesiapan.
“Jadi kemarin itu memang ada yang belum bisa ikut sosialisasi. Kita inginnya ‘Full Tim’ saat sosialisasi. Dalam minggu-minggu ini akan kita lakukan sosialisasi ke warga,” pungkasnya. [rif]

Tags: