Pansus Tenaga Kerja Asing Belum Urgen

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) tidak urgen karena DPR harus menjaga iklim kondusif politik nasional. Belum ada yang mendesak, apalagi dibuat sebuah hak angket. DPR akan mengakhiri masa sidang ini pada hari Kamis, kemudian memasuki pelaksanaan pilkada.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan. Saat ini sudah memasuki era digitalisasi dengan komputerisasi yang lebih modern sehingga ditemukan langkah-langkah kebijakan yang mempermudah. Jadi, bukan mempermudah, pengetatan masih sama seperti yang sebelumnya.
Bahwa pimpinan DPR akan mendorong agar permasalahan TKA itu ditangani dan didalami di Komisi IX DPR dengan memanggil pihak-pihak terkait sehingga tidak perlu membentuk Pansus Angket. Kepada semua anggota DPR RI untuk menjaga situasi politik yang kondusif di DPR sehingga masing-masing partai politik bisa fokus bekerja memenangkan pasangan calon dalam kontestasi pilkada 2018.
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) justru bentuk kepastian hukum untuk sisi pekerja, pemberi kerja, hingga pengawasan.
Perpres ini justru memberi kejelasan hukum dari sisi pekerja. Kalau dahulu dengan visa bisnis pekerja asing bisa dipindah ke visa kerja, sekarang sejak awal mereka masuk untuk bekerja, ya, harus menggunakan visa kerja tidak bisa lagi hanya pakai visa bisnis.
Persyaratan untuk mendapatkan visa kerja, lanjut dia, juga dipertegas. Pemberi kerja harus berbadan hukum, calon TKA harus memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan jabatan yang akan diisi di perusahan Indonesia.
Bahwa calon TKA juga harus memiliki sertifikat kompetensi, ditambah perusahaan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Indonesia. Dengan kebijakan terkait syarat keimigrasian tersebut, justru pemerintah ingin mempertegas kepastian hukumnya, baik untuk calon pekerja, pemberi kerja, maupun pemerintah sebagai pengawas.

Bambang Soesatyo
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Rate this article!
Tags: