Netralitas ASN dalam Pemilu

Oleh:
Jamil, SH, MH.
Anggota Komisioner Panwaslu Sidoarjo 

Netralitas bagi Aparat Sipil Negara (ASN) ditegaskan di berbagai undang-undang diantaranya di undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 mencantumkan Netralitas sebagai prinsip yang harus dipegang oleh ASN. Pasal 2 tersebut kembali diperjelas di Pasal 9 ayat (2) undang-undang yang sama “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh danintervensi semua golongan dan partai politik”.
Sedangkan di Undang-undang kepemiluan, Netralitas ASN juga ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal 70 tersebut, calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, Polri dan TNI dalam Kegiatan Kampanye. Diperkuat kembali dipasal 71 yang dengan tegas melarang ASN membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (2) Huruf (F) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 283 yang melarang ASN mengadakan kegiatan yang mengarahkepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
Penormaan pembatasan hak politik ASN tidak hanya berhenti di tingkat undang-undang tetapi juga diatur lebih detail di hierarki perundang-undangan yang lebih rendah seperti PP. No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut larangan keterlibatan ASN dalam Kampanye dijelasakan secara lebih detail yaitu meliputi: (a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, (b) menjadi peserta kampanye denganmenggunakan atribut partai atau atribut PNS, (c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau (d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Sedangkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan kode etik Pegawai Negeri Sipil Tidak secara detail mengatur larangan hak politik ASN hanya dalam Pasal 6 PP. 42 Tahun 2004, ASN diwajibkan berkerja secara profesional, Netral dan bermoral tinggi serta dalam Pasal 11 ASN juga diwajibkan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pengertian Netral dan menghindari konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam PP.42 tahun 2004 tersebut tentunya sama dengan larangan dukung mendukung pasangan calon.
Respon yang senada juga diberikan oleh Menteri PAN-RB, melalui surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 MENPAN-RB secara khusus mengatur tentang pelaksanaan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum tahun 2019. Dalam surat yang dikeluarkan MENPAN-RB ini larangan keterlibatan ASN dalam dukung mendukung calon peserta pemilu tidak hanya ketika calon tersebut sudah ditetapkan sebagai calon tetapi juga berlaku sebelum penetapan sebagai calon kontestan pemilu semisal: (a) larangan melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (b) larangan memasang sepanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau pun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (c) larangan mendeklarisikan dirinya sebagai calon kepala daerah (d) larangan mengahadiri deklarasi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik dengan menggunakan atribut maupun tidak menggunakan atribut pasangan calon atau atribut partai politik (e) larangan mengunggah atau menanggapi (seperti like, komentar dan sebagainya) menyebarluaskan gambar, foto atau visi misi pasangan calon melalui saluran media daring dan (f) larangan menjadi narasumber dalam pertemuan yang diadakan partai politik.
Berangkat dari narasi diatas, jelas sekali bahwa netralitas ASN merupakan amanah perundang-undangan yang wajib ditaati oleh semua ASN bahkan semenjak belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU.
Penegakan Hukum ASN Tidak Netral
Pasal 103 UU. Pemilu memberi batasan wewenang bagi Bawaslu yaitu hanya sebatas merekomendasikan hasil kajian pelanggaran netralitas ASN kepada intansi yang bersangkutan. Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Lalu siapa intansi yang bersangkutan ? untuk mengetahui instansi yang bersangkutan tentunya kita harus menelusuri di perundang-undangan lain yang berkiatan dengan sistem kebirokrasian.
Dalam sistem administrasi pemerintahan terdapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang diberi kewenangan mengawasi kinerja dari penyelenggara pemerintahanserta menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah (Pasal 20 UU. No. 30 Tahun 2014), APIP di internal pemerintah adalah inspektorat yang sudah banyak terbentuk didaerah-daerah hingga tingkat kabupaten/kota (Pasal1 ayat (3) PP. No. 12 Tahun 2017). Namun demikian dalam Pasal 16 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2017 kewenanganAPIP dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintahan yang berkiatan dengan penyusunan dokumen perencanaan danpenganggaran daerah, pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program strategis nasional di daerah, berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunanjangka menengah daerah, danpengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut tidak disebut mengenai netralitas ASN sehingga bila Bawaslu merekomendasikan hasil pengawasan kepada Inspektorat selaku APIP menurut penulis kurang tepat atau salah alamat.
Alamat yang paling tepat untuk merekomendasikan hasil pengawasan Bawaslu terkait netralitas ASN adalah kepada Komisi ASN (KASN). Dalam Pasal 31 UU. No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dijelaskan bahwa tugas dari KASN adalah menjaga netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Menyertai tugas KASN sebagaimana dalam Pasal 31 tersebut, KASN diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN serta memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Prosedur ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang mengatakan “Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian”.
Baik APIP maupun KASN, keduanya sama-sama tidak dapat memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, APIP dan KASN hanya berwenang memutus dan menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN selanjutnya hasil dari keputusan keduanya direkomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang terdiri dari Menteri untuk ASN dilingkungan kepegawaian pusat dan Kepala Daerah untuk ASN dilingkungan kepegawaian daerah sesuai tingkatanya.
Urgensi Netralitas ASN
Netralitas ASN berbeda dengan TNI dan Polri, ASN wajib netral hanya dalam proses kampanye calon pimpinan negara sedangkan dalam pencoblosan (pemungutan suara) ASN tetap memiliki hak pilih dan tentunya didalam melakukan pencoblosan tidak boleh netral karena bila netral dapat dipastikan pilihannya tidak sah bila sama-sama dicoblos atau tidak ada yang dicoblos. Urgensi netralitas ASN dibutuhkan agar ASN tetap bekerja secara profesional tanpa terjebak pada dukung mendukung calon pemimpin. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya KASN yang meliputi: (1). menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; (2). mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3). mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; (4). mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; (5). menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan (6). mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
Atas dasar hal diatas ASN diwajibkan netral atau tidak boleh secara aktif terlibat dalam dukung mendukung calon pemimpin baik calon kepala daerah/wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, calon legislative, calon DPD maupun calon DPRD.

———- *** ———–

Rate this article!
Tags: