Kompetensi Dosen “Impor”

Pemerintah akan “meng-impor” seribu profesor dari luar negeri, memenuhi kelangkaan dosen. Pada tahap awal tahun (2018) ini akan didatangkan 200 profesor bersertifikat internasional. Seluruh profesor “impor” memenuhi kebutuhan 22 ribu program studi yang kekurangan tenaga pengajar. Namun gaji profesor “impor” yang tinggi (mencapai US$ 4 ribu), menuntut konsekuensi kesetaraan penghasilan dosen lokal.
Tidak sembarang profesor berstandar internasional yang bisa masuk, mengajar di Indonesia. Persyaratannya antaralain, telah memiliki angka H-index (Hirsch) minimal 20. Artinya, sebanyak 20 jurnal hasil penelitian, yang dikutip secara luas (setidaknya oleh 20 peneliti lain). Spesifikasi lain, profesor “impor” merupakan pengajar di perguruan tinggi kelas dunia, pada peringkat 50 besar. Misalnya, Cambridge (Inggris), Oxford (Inggris), dan Harvard (Amerika Serikat).
Kalangan perguruan tinggi memiliki acuan peringkat, berdasar data Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2017/2018. Ironisnya, tidak terdapat perguruan tinggi di Indonesia yang bisa menembus peringkat di bawah 200. Perguruan tinggi yang masuk peringkat dunia, hanya pada peringkat di atas 200-an. Yakni, Universitas Indonesia (UI) peringkat ke-277, ITB peringkat ke-331, dan UGM peringkat ke-402.
Dalam hal “impor” profesor, Kementerian Ristekdikti berpatokan pada peringkat QS World University. Termasuk beberapa profesor asal Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi yang masuk 50 besar. Saat ini Indonesia memiliki tenaga dosen sebanyak 277 ribu. Sedangkan yang bergelar profesor sebanyak 5.400 orang (1,9%). Tidak semua profesor lokal telah berstandar internasional. Disebabkan jurnal penelitiannya belum ter-publikasi internasional.
Profesor “impor” dibutuhkan untuk menghasilkan doktor (S-3) di berbagai perguruan tinggi. Secara berantai, lulusan S-3 yang dihasilkan bisa mencetak lulusan S-2 (magister). Di ujungnya, 22 ribu program studi akan memiliki tenaga pengajar. Tujuan utama kedua, profesor impor berkewajiban memicu semangat penelitian dosen lokal. Saat ini, sangat sedikit dosen yang gemar melakukan penelitian. Boleh jadi, biaya penelitian yang tidak murah.
Berdasar data SINTA (Science and Technology Index), terdapat 4.200 profesor yang mendaftarkan peneltiannya untuk dipublikasikan. Namun hanya 1.551 profesor lokal publikasinya memenuhi syarat. Begitu pula dosen senior (lokal) yang telah berpangkat Lektor Kepala, jumlahnya mencapai 17 ribu lebih. Tetapi yang memenuhi syarat hanya 2.517 orang (14,7%).
Mendongkrak semangat penelitian kalangan perguruan tinggi, Kementerian Risetdikti, melakukan revisi tunjangan. Melalui Peraturan Menteri, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, dinaikkan. Tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Yakni, kewajiban penulisan satu jurnal berkelas internasional, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Andai satu jurnal saja tidak bisa dipenuhi, maka tunjangan kehormatan tidak dicairkan.
Penghasilan profesor dalam negeri, bukan kecil. Berdasar Permenristekdikti Nomor tahun 20 tahun 2017, penghasilan profesor sebesar empat kali gaji pokok. Yakni, tunjangan kehormatan profesor (dua kali gaji), ditambah tunjangan profesi dosen (satu kali gaji), serta gaji dosen (pokok). Keseluruhannya mencapai (minimal) Rp 20 juta, di luar penghasilan dari pembimbingan dan penelitian.
Tetapi biasanya, masih terdapat pula penghasilan lain, diantaranya honor seminar. Maka “impor” profesor dengan standar gaji memadai (berkisar Rp 35 sampai Rp 52 juta), bukan berlebihan. Standar gaji (yang memadai) inharent dengan kinerja, terutama dalam bimbingan riset. Sehingga profesor (dan dosen berpangkat Lektor Kepala) lokal dapat bersaing secara fair dengan profesor “impor.”
Namun seluruh stake-holder kependidikan, seyogianya tetap berpedoman pada konstitusi. UUD pasal 31 ayat (3), menyatakan tujuan pendidikan di Indonesia, adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bukan sekadar kecerdasan otak dalam menghafal berbagai ilmu pengetahuan.

———- 000 ———

Rate this article!
Tags: