Komisi II DPRD Kota Mojokerto Konsultasi ke Kemendag RI

Komisi II DPRD Kota Mojokerto ketika melakukan konsultasi di Kemendag RI. [kariyadi]

Kejar Bantuan Anggaran Revitalisasi Pasar
Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi II DPRD Kota Mojokerto melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Konsultasi dilakukan lembaga wakil rakyat ini sekaligus bertujuan melobi bantuan anggaran Revitalisasi Pasar Benteng Pancasila dan Pasar Mentikan pasca kebakaran.
Menurut Aris Satriyo Budi, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, tujuan konsultasi untuk mempertajam permohonan bantuan dana revitalisasi kedua pasar itu. Ini agar pengajuan revitalisasi mendapatkan atensi khusus dari Pemerintah Pusat.
“Di Kementerian Perdagangan sejatinya kami sudah dijanjikan untuk sesegera mungkin melakukan revitalisasi pasar yang terbakar. Janji ini bahkan ditujukan bersamaan dengan seluruh Kabupaten Kota di seluruh Jatim. Namun ketika SK turun, Kota Mojokerto tak termasuk dalam daftar penerima bantuan revitalisasi pasar itu,” jelas Aris.
Aris menyebut, Wali Kota Mojokerto telah mengajukan permahonan bantuan resmi kepada Presiden Jokowi. Bahkan surat itu sudah didisposisi oleh Sekretariat Kabinet untuk ditujukan ke Kementerian Perdagangan. Namun sayang tahun 2018 ini, SK Kementerian Perdagangan tidak mencantumkan nama Kota Mojokerto didalamnya. Malahan Kab Mojokerto yang tidak mengajukan revitalisasi pasar, mendapatkan anggaran untuk revitalisasi pasar ini.
“Kami sudah menanyakan soal ini dan Kementerian Perdagangan berjanji akan melakukan cek and ricek kembali soal dana bantuan revitalisasi ini,” terangnya.
Masih, kata Aris, untuk Kota Mojokerto, tak menutup kemungkinan melakukan revitalisasi pasar pada tahun 2018. Cara yang bisa ditempuh yakni dengan menggunakan dana di Sekretariat Negara dalam hal ini Bendahara Negara.
“Ini bisa turun jika anggarannya masih ada dan ada instruksi langsung dari pucuk pimpinan negara,” ujarnya.
Ia juga menyebut, untuk tahun 2017 dan 2018 Kota Mojokerto juga telah mengajukan dari aplikasi KRISNA. Namun tindak lanjutnya hingga kini masih nihil. ”Kami akan menempuh segala cara untuk bisa mewujudkan revitalisasi tahun ini. Apalagi kita tahu jika lahan di kedua pasar tidak terdapat masalah, karena sertifikat tanah atas nama Pemkot Mojokerto,” ucapnya.
Politisi PAN ini juga menjelaskan, jika terdapat tiga jenis dana untuk relokasi ataupun revitalisasi pasar. Diantaranya yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pengajuannya terakhir pada Bulan Maret lalu kemudian dana bantuan dari bendahara negara serta yang terakhir yakni dana Tugas Pembantuan (DTP), pengajuannya berupa proposal seperti yang dilakukan oleh Kota Mojokerto.
“Yang masuk daftar list tahun 2018 ini sebanyak 268 pasar di seluruh indoneia. Dari 268 pasar itu, rata-rata mendapatkan bantuan dana sebesar Rp6 miliar, dan satu daerah mendapatkan empat miliar,” pungkasnya. [kar.adv]

Tags: