Komisi E Pertanyakan Anggaran Eks PON Remaja II Sebesar Rp80 M

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan anggaran sebesar Rp 80 miliar yang rencananya dialokasikan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) remaja II pada 2018, namun dalam perjalanannya dipindah untuk revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja), bantuan untuk keluarga TKI serta untuk bidang sosial.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menjelaskan saat itu dana sebesar Rp 80 miliar untuk pelaksanaan PON remaja II 2018 yang rencananya dipusatkan di Surabaya. Namun dalam perjalanannya, hal tersebut dibatalkan dan kesepakatan waktu pembahasan APBD 2018 dialokasikan ke revitalisasi BLK, bantuan untuk keluarga TKI dan di bidang sosial.
“Namun setelah dana tersebut kami tanyakan ke Bappeda, ternyata dana tersebut belum dimasukkan ke pos-pos yang diharapkan oleh Komisi E. Karenanya kami mempertanyakan kesungguhan Bappeda untuk memasukkan alokasi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan di Komisi E,”paparnya, Senin (16/4).
Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan dialihkannya dana tersebut untuk revitalisasi BLK, bidang sosial dan untuk keluarga TKI karena ketiganya menjadi prioritas utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, di mana pengangguran cukup tinggi maka revitalisasi BLK cukup mendesak.
“Jujur ketika turun di lapangan, banyak ditemukan kondisi BLK yang kurang layak. Karena itu seiring dengan keinginan gubernur yang membuat double track pendidikan, maka revitalisasi BLK cukup mendesak untuk dilakukan,”lanjut politisi asal Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, selama ini banyak dari keluarga dari TKI yang kondisinya mengenaskan. Si ibu bekerja mencari kehidupan di luar negeri, sementara keluarga yang ditinggal terkadang bapaknya mencari istri lagi atau kesenangan lain, sehingga si anak hidupnya terlunta-lunta.
Oleh karena itu, sebagian dana tersebut untuk memperbaiki taraf hidup anak mereka yang ditinggal berkeja ke luar negeri. ”Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah diharapkan keluarga TKI ini khususnya anak mereka dapat sekolah dengan layak hingga ke perguruan tinggi,”tandasnya.
Sementara terkait sosial, memang butuh sokongan dana yang cukup besar. Karena masalah sosial tidak saja pada kehidupan mereka, tapi juga keluarga mereka. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus agar tingkat kemiskinan bisa ditekan. [cty]

Tags: