Komisi B Soroti Sedimentasi di Pelabuhan Perikanan Palang

Pelabuhan Perikanan Palang Tuban

DPRD Jatim, Bhirawa
Sedimentasi atau pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Palang Tuban menjadi sorotan Komisi B DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kondisi itu jelas merugikan nelayan karena kapal berukuran besar tak bisa merapat ke dermaga pelabuhan. Sehingga nelayan sulit membawa ikan hasil tangkapannya ke daratan untuk dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Fakta itu diungkap Afwan Maksum, anggota Komisi B DPRD Jatim setelah melakukan kunjungan ke Tuban. Afwan mengaku mendapat pengaduan itu dari nelayan saat dirinya diundang dalam acara larung laut di Tuban. Menurutnya, hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur.
“Pendangkalan ini jelas merugikan nelayan, karena ikan tangkapan nelayan bisa busuk karena kapal sulit bersandar. Kalau ikan diangkut secara estafet dengan perahu akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tak sedikit. Kondisi ini jelas merugikan nelayan,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Selasa (24/4).
Afwan menjelaskan sebenarnya solusi untuk mengatasi pendangkalan ini tidak sulit, sehingga dia prihatin kalau kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut alumni sarjana ekonomi Universitas Trisakti Jakarta ini, pihak Diskanla cukup menurunkan kapal penyedot lumpur untuk mempertahankan kedalaman pantai sehingga bisa disandari kapal berukuran besar.
Karena itu dirinya menilai ada segi kelalaian dari pihak Diskanla maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena seharusnya penyedotan lumpur itu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pemeliharaan Pelabuhan Perikanan.
Afwan melanjutkan pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi B agar meminta penjelasan Kepala Dinas Diskanla Jatim. Karena sesuai Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K), 12 mil ke bibir pantai menjadi tanggungjawab provinsi. Karena itu, Diskanla sebagai dinas terkait tidak boleh abai terhadap masalah ini.
mantan Ketua DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus mengakui jika banyak pantai di Jatim mengalami pendangkalan akibat terbawanya sampah atau tanah dari sungai ke laut. Jika ini dibiarkan maka yang dirugikan nelayan, karena ekosistem ikan akan terpengaruh. Termasuk kapal pengangkut ikan tidak bisa merapat ke pantai.
”Karenanya perlu dilakukan pengerukan oleh Diskanla secara periodik. Paling tidak enam bulan sekali. Ini penting agar ekosistem ikan tidak terganggu, termasuk kapal nelayan bisa merapat ke pantai. Pasalnya, di sejumlah pantai di Jatim sangat berdekatan dengan tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jadi kalau kapal nelayan tidak bisa merapat, maka mereka butuh tenaga untuk membawa ikan dari kapal ke TPI,”tegasnya. [cty]

Tags: