Bakorwil Jember Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada

Suasana Rakor Singkronisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada (Sosialisasi Netralitas Pegawai ASN) dilingkungan UPT. wilayah kab/kota se wilker Bakorwil Jember, Jum’at (27/4/2018).

Jember, Bhirawa
Di tahun politik, Bakorwil Jember ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada diwilayah kerjanya untuk tetap menjaga netralitas. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 5 tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” ujar Kepala Bakorwil Jember R. Tjahjo Widodo, S.H, M.Hum Rakor Singkronisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada(Sosialisasi Netralitas Pegawai ASN) dilingkungan UPT. wilayah kab/kota se wilker Bakorwil Jember, Jum’at (27/4/2018).
Tjahjo menegaskan, ada tujuh bentuk larangan bagi ASN. “Melakukan pendekatan kepada Parpol terkait rencana pengusulan dirinya dan orang lain sebagai bakal calon, memasang spanduk/Baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain, mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon, menghadiri deklarasi paslon dengan atau tanpa atribut, mengubggah foto atau menanggapi di media online dan medsos, berfoto bersama serta menjadi pembicara dalam kegiatan parpol,” ungkapnya.
Dalam Rakor ini, Bakorwil Jember mengundang Bawaslu Jatim, KPU Jatim dan Kanreg II BKN Jawa Timur sebagai nara sumber.
Banwaslu Jatim yang diwakili oleh Tim Ahlinya Abdul Qudus Salam mengatakan, di Jawa Timur ada 18 pilkada dan 1 pilihan Gubernur Jawa Timur. Dari jumlah itu, 9 pilkada dan 1 pilihan Gubernur diikuti oleh patahana.” Ini menjadi simalakama bagi ASN. Tidak mendukung ini patahana, mendukung aturan dan sangsinya sudah jelas. Apalagi kami (Bawaslu) memiliki ribuan PPL dan puluhan ribu pengawas TPS yang siap mengawasi dilapangan,’ ujar Abdul Qudus Salam kemarin.
Oleh karena itu, Qudus Salam meminta agar para ASN untuk berhati-hati dalam menyikapi situasi ini. Karena aturannya baik UU Pilkada, maupun UU ASN, pegawai harus netral.” Hindari dukung mendukung secara langsung. Dan yang perlu diwaspadai oleh ASN, dalam kementar di media sosial ( Medsos). Kadang kita lupa, secara tidak sengaja komentar atau menanggapi visi misi paslon, ini sudah pelanggaran,” katanya.
Di Jatim sendiri, kata Qudus banyak terjadi. Bahkan ada dua pejabat setingkat eselon 2 yang diketahui terlibat dukung mendukung dan saat ini menjadi viral.” Ini kami masih melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.Karena kita tidak serta merta menuduh (judgement), tapi kita lakukan klarifikasi. Kemudian kita lakukan kajian apakah persoalan ini masuk ranah hukm atau tidak,” ujarnya.
Hal yang sama juga diakui oleh Suksesti Sugiarti Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional II BKN Jawa Timur yang juga menjadi salah satu narasumber. Menurut Suksesti, selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait netraliras ASN. “Setiap kali melakukan sosialisasi kami selalu mewanti-wanti terhadap mereka (ASN) untuk selalu menjaga sikap dan perbuatan. Utamanya dalam memanfaatkan media sosial ataupun facebook (fb),” ujarnya.
Suksesti mencontoh kasus dalam penggunaan facebook (fb) yang pernah ditangani. “Dalam fb biasanya ada gambar paslon. Karena kenal atau suka terhadap gambar itu, kemudian memberikan tanda jempol ( like) gambar tersebut, itu sudah kami klatifikasi. Ini pernah terjadi di Madiun,” ungkapnya.
Selain itu, Suksesti juga mewanti-wanti para ASN saat berswafoto.” Saat ini musim reunian sekolah. Ini mudah sekali disisipi hal-hal seperti itu dan kebetulan ada salah satu temannya menjadi paslon. Kemudian berswafoto, ini juga kena. Makanya setiap pertemuan, kami selalu menekankan kepada ASN untuk selalu menjaga sikap dan perbuatan,” pungkasnya.(efi)

Tags: