Advokasi Hukum Partai NasDem Desak DPD Kab.Malang Proses PAW Lukito

Sekjen BAHU DPP Partai NasDem Reginaldo Sultan

Kab Malang, Bhirawa
Kasus asusila atau perselingkuhan istri orang yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai NasDem Lukito Eko Purwandono, kini telah kembali mendapatkan perhatian khusus dari Sekretaris Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
Karena Lukito tersebut sudah dipecat dari kader Partai Nasdem pada tahun 2016, bahkan dia juga sudah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang selama lima bulan.
Dan meski sudah dipecat dari partai, serta sudah melakukan gugatan terhadap DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim, namun gugatan Lukito di tolak. Berarti anggota dewan tersebut seharusnya sudah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), tapi hingga kini belum ada PAW.
Hal ini dibenarkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BAHU DPP Partai NasDem Reginaldo Sultan, Jumat (13/4), saat dihubungi Bhirawa melalui telepon selulernya, jika kader Partai NasDem yang kini Anggota DPRD Kabupaten Malang Lukito Eko Purwandono sudah dipecat dari partai. Sedangkan pemecatan Lukito itu sudah ada surat yang dikeluarkan DPP dan ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh pada 30 April 2016.
Selanjutnya, kata dia, surat pemecatan dari DPP ditindalanjuti oleh DPW Partai NasDem Jatim dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Malang. “Kini pihak DPP akan kembali memberikan surat kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Malang untuk menindaklanjuti proses PAW,” jelasnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum DPP Partai NasDem Paskalis Ascara Da Cunha juga menyatakan, jika Lukito yang sudah dipecat tidak sah dalam menjalankan kegiatan sebagai anggota dewan, dan tidak sah sebagai pengurus partai. “Sebab, secara sah Lukito sudah dipecat, dan tidak boleh menjalankan kegiatan yang mengatasnamakan Partai NasDem,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, Lukito sudah dua kali  melayangkan gugatan kepada DPP dan DPW Partai NasDem Jatim namun kalah ditingkat PT Jatim. Sehingga hak honor  dan tunjungan yang selama ini diterima Lukito seharusnya diberikan kepada penggantinya. Dan anggota dewan yang sudah dipecat dari partai lalu masih menerima honor dan tunjangan bisa masuk rana pidana, karena menerima yang bukan haknya.
“Seharusnya DPW Partai NasDem Jatim, dengan kewenangannya bisa mengintruksikan kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Malang untuk menerbitkan surat sebagimana yang diminta oleh DPP kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan proses PAW,” terang Paskalis. [cyn]

Tags: