Pemkot Surabaya Targetkan 1.038 Perbaikan RTLH

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) tidak hentinya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah melalui pelaksanaan program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
Pada 2018, Pemkot Surabaya menargetkan penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.038 unit rumah ditambah dengan 1.000 unit jamban.
Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan RSDK Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Agus Rosid mengatakan pelaksanaan RSDK di tahun ini, untuk anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan dengan klasternya, dengan anggaran tiap unit rumah antara Rp 5 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, sampai dengan Rp 30 juta.
”Nantinya kita intervensi berdasarkan klasternya, jadi masing-masing rumah kita lihat dulu berdasarkan tingkat kerusakan,” kata Rosid saat ditemui di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (14/3).
Dari masing-masing anggaran tersebut, lanjut Rosid, untuk lama waktu pengerjaannya akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan.
Rinciannya yakni untuk anggaran sebesar Rp 5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp 15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp 25 juta akan dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp 30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari.
”Sementara itu pada pengerjaan jamban, tiap unit akan dianggarkan sebesar Rp 3 juta, dengan lama pengerjaan dalam kurun waktu empat hari,” urainya.
Menurut data dari Dinas Sosial Kota Surabaya pada 2016 Pemkot Surabaya telah menyelesaikan sebanyak 1.184 unit RTLH, sedangkan pada 2017 sebanyak 1.444 unit RTLH ditambah dengan perbaikan 187 unit jamban.
Disampaikan Rosid, dalam program ini pihaknya bekerjasama dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM), yaitu kelompok masyarakat yang berada di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas perbaikan rumah.
Di samping itu, dalam pengerjaanya nanti UPKM akan didampingi oleh satgas pendamping dari Dinas Sosial, selain itu juga ada petugas pengawas di lapangan.
Karena jumlah kuotanya terbatas, lanjut Rosid, nantinya akan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari usulan, verifikasi administrasi, dan verifikasi di lapangan. Dari hasil peninjauan di lapangan nanti pihaknya juga akan melihat status tanahnya apakah jelas atau tidak.
”Kalau misal status tanahnya berada di atas saluran irigasi atau dalam status sengketa, maka otomatis juga tidak akan kami loloskan,” tegasnya.
Setelah itu, kata dia, baru akan dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan dengan melibatkan semua unsur, yakni LPMK, RT, RW, PKK dan pihak dari kelurahan sendiri, untuk menentukan warga tersebut layak atau tidak mendapat program bantuan RSDK.
Rosid menambahkan dengan digulirkannya program RSDK pada 2018 diharapkan keluarga penerima manfaat bisa lebih meningkatkan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian mereka. [dre]

Tags: