Pemkot Probolinggo Pastikan Bantu Pelaksanaan Pemilu

Pelantikan PPK dan PPS Pemilu 2019.

Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo memastikan kesiapannya mendukung pelaksanaan Pemilu 2019. Kepastian itu disampaikan Paeni, Staf Ahli Wali Kota Probolinggo Bidang pemerintahan, Hukum, dan Politik saat menghadiri pelantikan dan rapat koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019.
Menurut Paeni, Selasa (13/3) dukungan dalam mensukseskan Pemilu merupakan kewajiban bagi Pemkot Probolinggo. “Pemerintah Kota Probolinggo siap dan wajib membantu tugas-tugas guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta Presiden. Kita siap memfasilitasi selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Kesiapan Pemkot Probolinggo dalam membantu pelaksanaan Pemilu ini merupakan bagian dari kewajiban utuk ikut memikul amanat rakyat.
“Pilkada dan pemilu merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk itu, melalui pemilu ini kita pilih pemimpin yang bisa memimpin kita semua guna membantu kita mewujudkan kesejahteraan itu,” katanya.
KPU Kota Probolinggo melantik 15 PPK yang mewakili 5 Kecamatan serta 87 PPS yang mewakili masing-masing Kelurahan. Setiap Kecamatan terdiri dari 3 orang PPK, dan masing-masing Kelurahan terdiri dari 3 orang PPS.
Kepada PPK dan PPS yang telah dilantik, Paeni meminta agar mereka bersikap netral. “Tentunya kita berharap PPK dan PPS bersikap netral. syaratnya harus independen, tidak boleh bersandar pada golongan manapun. Bapak Ibu juga harus menjaga integritas, untuk itu kita harus punya idealism, tidak mau dibeli dengan uang. Dalam menjalankan tugasnya juga harus professional, pahami seluruh aturan, kalau tidak paham ya coba Tanya,” tegasnya.
Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menyebutkan saat ini PPK dan PPS hanya bisda bertugas selama 2 periode. Setelahnya mereka tidak lagi diperkenankan menjadi anggota badan adhoc tersebut. Selain itu, jumlah PPK yang hanya 3 orang menurut Hudri tugasnya akan sangat berat.
Pemilu 2019 tugasnya lebih berat, karena tidak hanya pemilu legislative tapi bersamaan dengan pemilu Presiden. Kalau jumlahnya 3 ini akan sangat berat. Namun saya meminta kepada mereka untuk tetap menjaga netralitas, integritas sebagai penyelenggara pemilu yang professional,” pintanya.
Muhammad Rohim, anggota PPS Kelurahan Kedung Asem mengakui banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). “Kita temui warga yang sudah cerai. Suaminya sudah tidak lagi serumah, tapi belum mengurus surat pindah. Setelah kita melakukan coklit, pihak Istri tidak mau menyerahkan tanda terima bukti coklit kepada mantan suaminya. Terpaksa kami serahkan kepada pihak RT,” terangnya.
Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan tugas PPS adalah masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada 161 warga Kedung Asem yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Mayoritas mereka merupakan penduduk yang baru menginjak usia 17 tahun. Ada juga lansia yang karena alasan kesehatan, oleh pihak keluarga tidak diperkenankan mengikuti perekaman KTP elektronik. Untuk masalah ini sebenarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo akan melakukan perekaman tanggal 20 maret ini di Kelurahan,” tambahnya.(Wap)

Tags: