Jaga Iklim Pendidikan Tetap Kondusif

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menyapa para kepala SMA/SMK se Surabaya dalam sosialisasi UNBK di SMKN 6 Surabaya, Selasa (13/3).

Paslon Kepala Daerah Dilarang Kunjungi Sekolah
Dindik Jatim, Bhirawa
Menghadapi tahun politik 2018 – 2019 membuat Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman senantiasa waspada. Dunia pendidikan menurutnya menjadi sasaran empuk kepentingan politik untuk dimainkan. Karena itu, pihaknya berharap iklim pendidikan di Jatim tetap kondusif dan netral dari afiliasi politik.
“Saya sedang mendapat sorotan banyak pihak. Tidak hanya provinsi, tetapi juga daerah-daerah yang sedang akan melaksanakan Pilkada. Banyak calon yang meminta bantuan,” tutur Saiful dalam rapat sosialisasi UNBK SMA/SMK dan PKLK di SMKN 6 Surabaya, Selasa (12/3).
Saiful menegaskan, pihaknya tidak setuju jika ada paslon yang berkunjung ke sekolah. Khususnya saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digelar April mendatang. Dia mencontohkan SMA Khadijah Surabaya yang beberapa waktu lalu kedatangan salah satu paslon Pilgub Jatim.
“Tidak boleh masuk sekolah itu, swasta maupun negeri. Kita akan terus pantau, kalau kedatangan paslon itu berarti netralitasnya rendah,” tegas Saiful. Tidak mungkin, kata Saiful, jika paslon itu datang ke sekolah tanpa ada janji atau malah dipanggil oleh pihak sekolah. “Tapi kalau misalnya dia pengurus yayasan itu menjadi urusan internal sekolah,” tambah Saiful.
Tidak hanya SMA Khadijah yang disorot, Saiful juga menyoroti kegiatan kampung kelir Pramuka Kwarda Jatim yang akan digelar melibatkan delegasi dari kabupaten/kota. Pihaknya meminta agar agenda tersebut ditunda hingga proses Pilgub Jatim usai. “Saya khwatir tiba-tiba acara itu digelar kemudian ada salah satu paslon yang muncul di tengah-tengah acara yang melibatkan ribuan orang itu,” terang mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
Tidak hanya Pilgub Jatim, tahun politik juga akan berlangsung hingga 2019 dengan adanya Pileg dan Pilpres. Baik parpol maupun politisi mulai berusaha tampak baik di mata konstituen. Salah satunya dengan mendampingi anak-anak tidak mampu agar mendapat keringanan atau digratiskan dari sekolah. “Sekolah, ujian dan ijazah itu memang hak setiap anak. Tapi kalau ada yang kesulitan dengan biaya, sekolah wajib melakukan komunikasi dengan orangtua,” kata dia.
Saiful tidak membantah, akhir-akhir ini kerap mendapat protes dari anggota legislatif baik di provinsi maupun Kota Surabaya tentang anak putus sekolah jenjang SMA/SMK. Jangan sampai ada anak yang mau ujian tapi tidak bisa mendapat nomor karena ujian. “Saya ini menjelang pensiun ingin pensiun dengan tenang. Tapi juga bukan karena Cuma itu, memang aturannya sudah seperti itu. Jangan mau dimanfaatkan partai maupun politisi,” tandas Saiful.
Dalam mengkampanyekan visi misi, pendidikan menjadi salah satu isu yang tak kalah efektif untuk meningkatkan citra politik. Tak jarang calon kepala daerah yang mengumbar janji pendidikan gratis. Padahal, tegas Saiful, tidak ada pendidikan yang gratis. Semua pendidikan itu berbiaya. Namun disubsidi oleh pemerintah baik menggunakan APBN maupun APBD. “Kalau gratis itu bukan uang APBD yang dipakai untuk membiayai pendidikan. Kalau APBD Jatim ini dipakai untuk menggratiskan SMA/SMK se Jatim ini, APBD Jatim akan habis,” pungkas Saiful. [tam]

Rate this article!
Tags: