Wali Kota Risma Apresiasi Pengembalian Kerugian Uang Negara

Kajari Surabaya, Teguh Darmawan (kiri) mengembalikan uang kerugian negara kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (kanan), Kamis (15/2) di Kantor Kejari Surabaya. [abednego/bhirawa]

(Hasil Sitaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Sekitar Rp 1,07 M)
Kejari Surabaya, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang ditanganinya. Sekitar Rp 1,07 miliar uang pengembalian kerugian negara ini berasal dari tiga kasus korupsi dengan empat terpidana kasus korupsi.
Pengembalian kerugian keuangan negara ini dilakukan di Kantor Kejari Surabaya, Kamis (15/2). Dihadiri langsunh oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim dan pihak dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim cabang Surabaya.
“Penyerahan barang bukti berupa uang kerugian negara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Ini adalah komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup bagaimana seseorang itu di hukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun yang lebih terpenting selain pencegahan adalah penyelamatan keuangan negara yang notabennya adalah uang negara,” kata Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Teguh Darmawan, Kamis (15/2).
Teguh menjelaskan, kasus ini disita dari empat terpidana. Pertama, atas nama Novan Ari Wicaksono, terpidana kasus kredit fiktif di Bank BPR Jatim cabang Surabaya yang mengembalikan uang Rp100 juta. Selanjutnya, Bagus Priyambodo Basuki, terpidana kasus kredit fiktif di BPR Jatim cabang Surabaya yang mengembalikan Rp 50 juta. Kemudian Vicky Akbar Nistah Taravanur, terpidana kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengembalikan uanh Rp 370 juta. Terakhir, Arif Rasmadin, terpidana korupsi kasus dana hibah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) yang mengembalikan Rp 521 juta.
Sambung Teguh, uang ini merupakan uang hasil sitaan pada saat proses penyidikan. Pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik, putusan Pengadilan Tipikor menyatahkan uang tersebut harus dikembalikan kepada Pemkot Surabaya, Bawaslu Provinsi Jatim dan Bank BPR. Menurutnya, penyelamatan keuangan negara ini sangatlah penting. Karena akan percuma juga kalau bisa membuktikan seseorang bersalah dan masuk ke penjara, namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang itu ke kas negara.
“Percuma kalau kita hanya bisa membuktikan terdakwa bersalah dan menghukumnya. Kan yang terpenting bagaimana kita dapat memulihkan dan mengembalikan uang kerugian negara dari kasus korupsi,” tegas Kajari Surabaya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang turut hadir dalam acara ini mengaku berterima kasih pada Kejari Surabaya yang berhasil menyelamatkan uang negara. Atas semua ini, warga Surabaya menerima dampak dari apa yang dikerjakan Kejari Surabaya, terutama dalam penyelamatan aset dan uang kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi. Dengan dibantu ini, pihaknya bisa menerima gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena pengelolaan keuangan pemerintah bisa dinilai baik oleh pemerintah pusat.
“Kami ingin terus didampingi Kejari Surabaya dalam pengelolaan keuangan Pemerintah sehingga tidak ada lagi tindak pidana korupsi,” pintanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan Kejari Surabaya dalam mencegah kasus korupsi di instansi Pemerintahan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wali Kota yang akrab disapa Risma ini mengaku, beberapa tahun ini pengelolaan keuangan di Pemerintahan berjalan dengan baik, berkat pendampingan yang dilakukan Kejari Surabaya.
“Alhamdulillah, pengelolaan uang kas di Pemerintahan relarif aman dibandingkan denga tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Saya brterima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan Kejari Surabaya,” pungkasnya. [bed]

Tags: