Proyek Infrastruktur Nasional di Pasuruan Lamban

Pembangunan tol Pandaan-Malang di kawasan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/2). Saat ini, pengerjaan tol Pandaan-Malang meleset dari target sebelumnya. [Hilmi Husain]

Pasuruan, Bhirawa
Di kawasan Kabupaten Pasuruan terdapat empat proyek infrastruktur strategis nasional. Hanya saja, pengerjaannya dinilai lamban sehingga menimbulkan berbagai masalah. Atas dasar itulah, Pemkab Pasuruan membentuk tim percepatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pembentukan tim dilakukan dalam rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Pasuruan, yang dipimpin Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan diikuti keempat pelaksana pengerjaan proyek infrastruktur strategis nasional.
Antara lain, pelaksana proyek tol Gempol-Pasuruan, tol Pasuruan-Probolinggo dan tol Pandaan-Malang serta proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. “Pembentukan tim percepatan sebagai antisipasi sedini mungkin terhadap semua persoalan, agar pengerjaan infrastruktur tidak terhambat dan sesuai target. Untuk pembentukan tim sudah kami bentuk percepatan yang terdiri dari personil Pemkab Pasuruan, keempat pelaksana dan pengawas infrastruktur strategis nasional serta aparat keamanan,” ujar HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, Kamis (8/2).
Sejumlah masalah muncul dalam pengerjaan keempat proyek strategis nasional. Mulai dari masalah pembebasan lahan, hingga maraknya aksi protes dalam bentuk unjuk rasa warga, karena kepentingan warga terganggu.
“Intinya jangan sampai kepentingan umum terganggu. Pekerjaan belum selesai, tapi fasilitas umum seperti jalan yang digunakan maupun jalan-jalan yang terdampak, harus segera diperbaiki. Jika tidak, justru memicu kemarahan warga dan malah memperlambat pengerjaan,” tegas Irsyad Yusuf.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Moh Noor mengaku dalam penggunaan fasilitas umum untuk proyek infrastruktur strategis nasional harus ditinjau dari tinjauan hukum. Karena dalam kontrak pelaksanaan pengerjaan, dipastikan terdapat klausul untuk perbaikan secepatnya fasilitas umum yang digunakan.
“Sesuai kontrak, ada klausul kewajiban pelaksana. Perbaikan fasilitas umum yang digunakan, tidak harus menunggu pengerjaan pelaksanaan proyek selesai. Itulah yang harus dipenuhi pelaksana, agar tidak menimbulkan masalah hukum,” tandas Moh Noor.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengakui bahwa pengerjaan proyek SPAM Umbulan di lapangan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemasangan pipa yang membongkar badan jalan sepanjang sekitar 15 kilometer, tidak segera dilakukan perbaikan kembali, membuat warga protes.
“Sempat marah saya tadi. Karena jalan yang dipergunakan tidak langsung diperbaiki sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Setiap hari banyak warga yang protes dan berunjuk rasa. Parahnya lagi, seorang ulama yang terpaksa dibonceng naik motor terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit,” ungkap Sudiono Fauzan.

Tol Pandaan-Malang Meleset dari Target
Pembangunan tol Pandaan-Malang sepanjang 38 kilometer, gagal memenuhi target jadwal waktu yang ditetapkan. Target hingga akhir Januari 2018 yang semestinya sudah mencapai 60 persen hingga saat ini baru terbangun sekitar 45 persen saja.
Direktur Utama PT Jasa Marga Jatim, Agus Purnomo menyampaikan tidak terpenuhinya target untuk pembangunan tol Pandaan-Malang dikarenakan kendala dilapangan, yakni faktor cuaca serta berbagai kendala teknis banyak ditemui di lapangan.
“Terdapat lima seksi yang ada, tapi saat ini baru mencapai sekitar 45 persen saja. Seksi 1 paling bagus, sudah mencapai 60 persen dan seksi 2 serta seksi 3 masih di bawahnya. Yang sangat kecil progres di seksi 4 dan seksi 5. Faktor kendalanya adalah hujan jadi kendala yang terberat,” terang Agus Purnomo, Kamis (8/2) di Pasuruan.
Tak hanya faktor cuaca, sejumlah bidang lahan juga yang belum bisa dibebaskan. Karena ada lima bidang tanah milik warga, belum bisa dibebaskan dan masih menunggu kepastian oleh pengadilan agar segera dieksekusi.
“Banyak lahan milik pemerintah seperti tanah kas desa (TKD) yang belum bisa dibebaskan. Tapi untuk lahan asset pemerintah, pihak pelaksana tetap bisa menjalankan pengerjaan proyek tol Pandaan-Malang,” papar Agus Purnomo.
Kendala lain adalah halangan tower (menara) jaringan listrik milik PLN yang melintang di lokasi untuk pembangunan jalan tol. Sehingga pelaksana harus menunggu proses penggantian lokasi tower yang lahannya masih dalam proses pembebasan.
Adapun kendala teknis paling berat dalam pembangunan itu ialah pembuatan jembatan layang yang melintasi rel kereta api di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Karena bentangannya sangat panjang.
“Bentangannya sangat panjang dan membutuhkan persiapan khusus, karena jalur kereta api tidak boleh terganggu. Termasuk pula, bahan jembatan layang itu juga khusus lantaran harus menggunakan baja dan tidak bisa menggunakan beton. Penggunaan baja ini menjadi satu-satunya seluruh tol di Jatim,” kata Agus Purnomo. [hil]

Tags: