Pjs Kepala Daerah Boleh Sanksi ASN Tak Netral di Pilkada

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengukuhkan empat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2). Tampak Gubernur Soekarwo saat menyematkan emblem kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT yang menjabat sebagai Pjs Wali Kota Malang. humas pemprov jatim

Gubernur Kukuhkan Empat Pjs Kepala Daerah

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengukuhkan empat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2). Pengukuhan Pjs dilakukan karena keempat kepala daerah sedang menjalani cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Tahun 2018. Pada kesempatan itu gubernur juga menegaskan Pjs bisa memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada.
Adapun empat kepala daerah yang dimaksud yakni Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Wali Kota Malang dan Wali Kota Kediri digantikan oleh Pjs dari pejabat tinggi pratama Pemprov Jatim. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE digantikan Pjs Dr H Jarianto, MSi (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim). Penunjukan Pjs Bupati Tulungagung berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-260 tahun 2018.
Kemudian Bupati Jombang Nyono Suharli digantikan oleh Setiadjit SH MM yang saat ini menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Penunjukan Pjs Bupati Jombang berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 131.35-245 Tahun 2018. Wali Kota Malang Mochamad Anton digantikan oleh Dr Ir Wahid Wahyudi MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim). Penunjukan Pjs Wali Kota Malang berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-271 tahun 2018.
Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar SE digantikan Dr Ir Djumadi MMT yang saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Provinsi Jatim. Penunjukan Pjs Wali Kota Kediri berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-261 tahun 2018.
Dalam arahannya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Soni Sumarsono MDM mengatakan, Pjs dikukukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Jabatan empat Pjs yang dikukuhkan berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018.
Sebagai Pjs, lanjutnya, memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan. Yakni pertama, memastikan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Dijelaskan, Pjs harus bisa menjalankan fungsi 31 urusan pemerintahan di kabupaten/kota. Bupati/wali kota definitif maupun Pjs sama prinsip kewenangannya. Karena itu, semua harus berjalan sebagaimana ketika dipimpin kepala daerah definitif.
“Namun tetap ada yang tidak boleh. Satu yang penting adalah dilarang memutasi ASN. Jika ingin memutasi harus ada izin tertulis dari Mendagri. Begitu pula jika ada keputusan-keputusan strategis harus izin Mendagri seperti menandatangani perda,” ujarnya.
Kedua, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Pjs perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan forkopimda. Ketiga, Pjs memastikan bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Selain itu juga dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada.
“Yang paling penting adalah netralitas. Karena Pjs harus bisa berdiri di atas kepentingan semua pasangan calon dan menjaga agar jangan sampai birokrasi terlibat dalam politik praktis. Pjs diperbolehkan memberikan sanksi atas pelanggaran netralitas di kabupaten/kota masing-masing mulai dari teguran lisan, tertulis satu, tertulis dua hingga pemberhentian sementara,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan meminta kepada Pjs yang telah dikukuhkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya yakni bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Yang kita inginkan suasana aman dan nyaman. Untuk itu, komunikasi jadi bagian penting dalam menjaga suasana aman dan nyaman,” jelas orang nomor satu di Jatim.
Selain itu, Pjs harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin di pemerintah daerah dan membantu kelancaran pelaksanaan pilgub dan pemilukada di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan pemilukada serentak, Pakde Karwo meminta agar Pjs dapat menjaga netralitasnya dan ASN.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Soekardi MM minta seluruh ASN menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 agar tidak terlibat politik praktis. ASN harus tetap bekerja secara profesional, netral dan melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Oleh karena itu netralitas mutlak dilaksanakan oleh ASN.
Imbauan itu disampaikan Sukardi pada Sosialisasi ‘Menjaga Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada 2018’, di Ruang Rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Rabu (14/2). Menurutnya, dalam rangka memastikan dan menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada dan Pilpres, Menpan dan Reformasi Birokrasi maupun Gubernur Jatim menerbitkan telah surat edaran.
“Hal itu penting, agar di era revolusi mental ini ada kepastian bahwa seluruh ASN bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik. Dalam surat edaran tersebut juga memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan,” ujarnya.
Pelanggaran nilai dasar, kode etik perilaku akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai disiplin PNS. [iib]

Empat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota
Nama                                            Jabatan di Pemprov Jatim                                        Penjabat Sementara (Pjs)
Dr H Jarianto, MSi                       Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata          Pjs Bupati Tulungagung
Setiadjit SH MM                           Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi     Pjs Bupati Jombang
Dr Ir Wahid Wahyudi MT          Kepala Dinas Perhubungan                                      Pjs Wali Kota Malang
Dr Ir Djumadi MMT                    Kepala BPKAD Jatim                                                  Pjs Wali Kota Kediri

Tags: