Panwaslu Kota Mojokerto Fokus Awasi Politik Uang-isu SARA

Elsa Fifajanti (kanan) Ketua Panwaslu Kota Mojokerto memberikan penjelasan kepada media di kantornya, Selasa (13/2). [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Tahapan pilkada Kota Mojokerto memasuki kampanye yang akan berlangsung 15 Februari hingga 23 Juni 2018 nanti. Dalam tahapan yang paling krusial ini,  Panwaslu Kita Mojokerto memberikan atensi khusus terhadap isu SARA dan praktek politik uang dalam kampanye.  Dua hal itu dinilai Panwas sebagai pelanggaran yang bisa menimbulkan potensi penyimpangan hingga terpilihnya kepala daerah kelak.
‘’Dari penelitian yang dilakukan para pegiat demokrasi dan anti korupsi ternyata ada benang merah antara banyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi dan OTT KPK dengan praktik politik uang saat pilkada,’’ ujar ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifajanti, Selasa (13/2).
Elsa memaparkan,  dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, aturan terkait politik uang sudah diatur sangat ketat. Hal itu diatur dalam pasal 187 A pasal satu yang berbunyi setiap orang. Siapapun yang member dan menerima politik uang dalam pilkada ini bias dikenakan pasal pidana dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan penjara dan denda 200 juta, dan ancaman maksimal hukuman 72 bulan penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah.
“Ancamannya sangat berat,  kita menghimbau agar masyarakat mengetahui aturan ini dan tidak sampai melanggar, ” tambah Elsa.
Elsa menambahkan lagi,  sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap praktik politik uang, Panwaslu Kota Mojokerto, Rabu (14/2) menggelar deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada Kota Mojokerto dan Pilgub Jatim 2018.
Deklarasi ini mengundang semua paslon dan tim kampanye, Forpimda, pemilih pemula, santri dari perwakian ponpes, pramuka, KPU, kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.
Acara tersebut juga akan membacakan deklarasi tolak politik uang yang dibacakan oleh paslon atau perwakilannya serta dari beberapa yang hadir pada acara tersebut.
Selain deklarasi yang dibacakan juga akan ada pembubuhan tanda tangan secara serentak dari semua yang hadir dan pembubuhan cap lima cari tangan dengan berbagai warna warni.
‘’Warna warni cap jari tangan ini sebagai simbolisasi dari warna warni masyarakat Mojokerto tetapi semua memiliki tekad yang sama untuk menolak Politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada,’’ tandasnya.
Elsa juga menyampaikan deklarasi ini juga sebagai test case siapa saja paslon yang memiliki komitmen tinggi terhadap pilkada yang bersih dan jujur. ‘’Yang komitmen tinggi akan bersemangat membubuhkan tanda tangan dan cap jarinya sebagai simbol menolak politik uang, ” pungkas wanita yang juga mantan Jurnalis ini. [kar]

Tags: