Laporan Dana Kampanye HATI dan MMC ”Njomplang”

Pengundian kampanye di kantor KPU kabupaten Probolinggo.

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari dua paslon bupati-wakil bupati di Kabupaten Probolinggo, telah diterima KPU setempat. Dana awal kampanye untuk paslon Hj. P. Tantriana Sari-HA. Timbul Prihanjoko (HATI) sebesar Rp 100 juta. Sementara paslon Abdul Malik Haramain-Muzayyan Badri (MMC), hanya Rp 1 juta.
Dana kampanye paslon HATI berasal dari paslon sendiri. Yaitu, dari cabup Hj. P. Tantriana Sari sebesar Rp 60 juta dan sisanya dari cawabup HA. Timbul Prihanjoko sebesar Rp 40 juta. Sementara itu, dana awal kampanye paslon MMC yang sebesar Rp 1 juta, merupakan sumbangan dari cawabup Muzayan Badri.
Ainol Yaqin, divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Probolinggo, Sabtu 24/2 menjelaskan, kedua paslon sudah menyerahkan LADK, sesuai tahapan. Bahkan, LADK telah diunggah di website KPU.
Nilai angka LADK yang telah dilaporkan itu bisa berubah. Seiring adanya penerimaan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran penggunaan dana kampanye. Namun, paslon tidak punya kewajiban untuk melaporkan tiap hari.
”Baru nanti tanggal 12 April, tim kampanye paslon harus melaporkan LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye). Sedangkan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) maksimal 1 hari setelah massa kampanye berakhir. Tanggal 24 Juni sudah harus dilaporkan ke KPU,” katanya.
Selanjutnya, dana itu diaudit. Namun, menurut Ainol, bukan KPU yang melakukan audit. Audit akan dilakukan pihak ketiga.
Lebih lanjut Ainol menuturkan, paslon incumbent Puput Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko (HATI) mendapatkan kesempatan pertama untuk kampanye. Paslon Malik Muzayyan Cocok (MMC), mendapatkan giliran hari berikutnya.
Masa kampanye Pilbup Probolinggo sendiri selama 129 hari. Namun, karena sesuai peraturan, hari libur nasional dilarang berkampanye. Sehingga, dipotong hari libur nasional dan doa bersama, yang total ada 9 hari, maka lama kampanye hanya 120 hari, dibagi dua paslon.
Dengan begitu, tiap paslon mendapatkan jatah kampanye selama 60 hari lamanya. Dalam rapat di kantor KPU Kabupaten Probolinggo itu, juga dibahas soal pemasangan alat peraga kampanye (APK). Salah satunya, APK bentuk baliho yang disepakati dipasang di lima titik se-Kabupaten Probolinggo. Yaitu, Kecamatan Tongas, Leces, Dringu, Kraksaan, dan Paiton.
Namun, khusus pemasangan APK di tepi jalan raya Kecamatan Kraksaan, tidak boleh ada di zonasi bebas baliho politik. Yaitu, mulai dari jembatan Semampir sampai batas Desa Kebonagung, Kraksaan. Sebab, zonasi bebas baliho itu sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2017.
Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengatakan, pemasangan alat peraga politik tidak ada beban retribusi. Namun, tetap harus mengurus perizinannya. Sebab, alat peraga ataupun baliho itu diatur dalam Perbup tentang Reklame.
“KPU sudah datang ke kantor kami dan mengurus izinnya dan telah kami izinkan. Tapi, tidak boleh dipasang di zonasi bebas reklame atau baliho itu. Yaitu, dari jembatan Semampir sampai batas Desa Kebon Agung Kraksaan,” katanya.
Erfan Ghazi selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Probolinggo mengatakan, pihaknya sudah membahas bersama dengan tim kampanye kedua paslon. Oleh karena itu maka jika terjadi pelanggaran akan pemasangan alat peraga maka Panwaslihlah yang akan menindaknya, bersama-sama Satpol PP, tambahnya.(wap)

Tags: