KPU Tegaskan Ada Sanksi Parpol Tarik Dukungan dari Paslon

KPU, Bhirawa
Parpol yang menarik dukungan dari calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 bakal disanksi. Salah satu sanksinya, parpol tersebut tidak bisa lagi mengusung calon di Pilkada mendatang.
“Jika parpol menarik dukungan, maka ada konsekuensi denda yang harus ditanggung oleh parpol,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, Selasa (13/2).
Sanksi yang dimaksud adalah parpol tidak bisa mencalonkan kembali dalam Pilkada selanjutnya. Menurut Ilham, sanksi tersebut nantinya disampaikan oleh Bawaslu. “Bawaslu yang akan memutuskan bahwa tidak bisa lagi parpol mencalonkan untuk Pilkada yang akan datang. Namun, ini berlaku jika ada laporan kepada Bawaslu, ” katanya.
Ilham menambahkan pencabutan dukungan dari parpol harus bersifat formal. Artinya, pencabutan dukungan itu tidak hanya disampaikan secara lisan. “Jadi harus ada surat formalnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, perseteruan Partai Hanura di tingkat pusat berdampak hingga di daerah. Dewan pimpinan daerah Jatim pun ikut terbelah. Ada kubu Kelana Aprilianto yang merupakan Ketua DPD Hanura Jatim versi Ketum Oesman Sapta Odang dan muncul DPD Hanura Jatim zaman now pimpinan Ki Soedjatmiko hasil Munaslub II 2008 silam.
Terbelahnya pengurus daerah Jatim itu ditengarai berdampak pada usulan revisi dukungan Partai Hanura di Pilgub Jatim 2018. Di mana dari sebelumnya mengusung paslon Khofifah-Emil, disebut-sebut akan berbelok ke paslon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Perubahan tersebut diusulkan oleh kubu Ki Soedjatmiko.
Sementara, kubu Kelana tetap menganggap bahwa munculnya DPD Hanura Jatim tandingan ini tidak sah dan menyalahi aturan. Bahkan dikabarkan, jika pihaknya akan segera mengambil langkah hukum untuk melaporkan ke Polda Jatim mengenai pencemaran nama baik.
Kepala Daerah Tersangka Bisa Dilantik
Terpisah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa dilantik jika menang di Pilkada. Namun, kepala daerah tersangka itu tetap akan diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkracht.
Menurut Tjahjo, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 dalam pasal 78, parpol atau gabungan parpol hanya bisa menarik dukungan kepada calon peserta Pilkada salah satunya karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebab selanjutnya adalah calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal.
“Nah, sejumlah kepala daerah ini kan tersangka (KPK). Walau mereka ditahan, tetapi kan belum ada kekuatan hukum yang tetap. Kami mengikuti sebagaimana aturan KPU, ” ujar Tjahjo, Selasa (13/2).
Karenanya, Tjahjo menegaskan jika para calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa mengikuti Pilkada 2018. Jika para calon tersebut memenangkan Pilkada, maka tetap harus dilantik. “Kalau dia menang mutlak, maka terpaksa kami lantik. Begitu dilantik dan ada putusan pengadilan dia bersalah, maka dia langsung kita berhentikan, ” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Keduanya yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada Marianus Sae. Nyono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang dan Marianus sudah resmi menjadi Calon Gubernur NTT.

Tags: