KPU Kabupaten Bojonegoro Nyatakan 16 Parpol Lolos Verifikasi

Komisioner KPU dan Panwaskab Bojonegoro foto bersama perwakilan parpol dalam penyerahkan hasil verifikasi faktual di Aula KPU setempat. (achmad basir/bhirawa)

Bojonegoro, Bhirawa
Setelah melalui proses panjang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, menyatakan sebanyak 16 Partai Politik (Parpol) di kota ledre yang mengikuti verifikasi dinyatakan telah lolos baik secara administrasi maupun faktual.
Ke 16 parpol yang di verikasi KPU, adalah sebagai berikut. Ada 12 parpol lama yakni Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Demokrat.
Juga Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sedang 4 parpol baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Berkarya serta Partai Garuda.
Itu diketahui saat Penyampaian dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol di Aula KPU Bojonegoro, kemarin (8/2).
Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munip mengatakan, 16 partai politik calon peserta Pemilu 2019 lolos verifikasi tingkat Kabupaten. Dia juga mengatakan berita acara hasil verifikasi telah dibagikan.
“Ya hasil verifikasi, 16 parpol memenuhi syarat. Selain itu, pihak KPU Bojonegoro juga menyerahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2019 ke perwakilan pengurus parpol,” ujar Abdim Munip.
Sedangkan isi dalam rekapitulasi tersebut hasil verifikasi factual, dimana KPU mencermati dan menyampaikan hasil atas penyerahan berkas parpol. Di antaranya berisi Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan penyerahan berkas tersebut KPU memverifikasi ke lapangan untuk membuktikan kebenaran berkas.
Menurut Munip, karena sifatnya parpol ini nasional maka nantinya KPU RI akan melakukan rekapitulasi secara nasional. Lalu memutuskan, berupa ditetapkan atau tidaknya sebagai parpol peserta pemilu 2019.
Sedangkan tingkat kabupaten sesuai aturan diambil sampel 50 persen, tingkat provinsi sebanyak 75 persen dan pusat sebanyak 100 persen.
“Jadi, berkas ini kita kirim ke KPU Pusat,” imbuhnya. [bas]

Tags: