KPU Ancam Diskualifikasi Cagub Jika Tak Serahkan Tiga Laporan

KPU Jatim mengundang tim sukses dua pasangan Calon (Paslon) Pilgub Jatim 2018, yaitu Khofi fah – Emil, dan Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soe karno untuk melakukan sosialisasai dana kampanye Pilgub Jatim 2018, Kamis (8/2).

KPU Jatim, Bhirawa
Jelang penetapan calon pada 12 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengundang tim sukses dua pasangan Calon (Paslon) Pilgub Jatim 2018, yaitu Khofifah – Emil, dan Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno untuk melakukan sosialisasai dana kampanye Pilgub Jatim 2018. Dalam rapat konsilidasi ini langsung dipimpin ketua KPU Jatim, Eko Sasmito.
Ditemui usai pembukaan sosialisasi dan koordinasi dana kampanye, mengatakan sesuai aturan PKPU nomer 5 /2017 tentang dana Kampanye. Dimana dalam aturan tersebut untuk dana kampanye, sumbangan yang diberikan tidak boleh lebih dari Rp. 750 juta bagi parpol maupun badan hukum. Dan sebsar Rp 74 juta untuk perseorangan.
Lebib lanjut, Eko juga mengingatkan kepada Paslon Pilgub Jatim 2018 dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, tidak boleh menerima juga sumbangan dari APBN, maupun APBD, serta dilarang juga menerima sumbangan dari BUMN, BUMD.
“Apabila Paslon Pilgub Jatim 2018 nanti ditemukan adanya dari pihak Asing, APBN, APBD, BUMN, dan BUMD untuk dilaporkan negara, dan apabila tidak melaporkan dana kampanye ke KPU akan digagalkan pencalonannya menjadi cagub,”ujar Eko yang juga mantan Ketua KPU Surabaya.
Sementara untuk batasan dana kampanye, ia sudah menawarkan kepada tim sukses paslon pilgub 2018, yaitu Rp 416 miliar. “Dana batasan kampanye masing-masing Rp. 416 M belum jadi patokan. Karena masih akan diskusikan pada rapat koordinasi yang kedua. Apabila paslon pilgub 2018 menilai terlalu tinggi yang kami turunkan, begitu juga kalau dana 416 M itu masih rendah akan kami naikan,”ujarnya.
Ia menambahkan, KPU jatim juga melakukan kerjasama dengan pihak akuntan untuk meneliti dan memeriksa laporan dana kampannye paslon Pilgub 2018.
Sementara itu, komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan untuk hasil sumbangan harus dilaporkan ke KPU Jatim pada 24 Juni . Atau satu hari akhir masa kampanye. Adapun namanya LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dans Kampanye).
Yang pasti setiap pasangan calon harus melaporkan pembukaan rekening tabungan, Lsporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan LPPDK harus didiskualifikasi,”tegasnya. [cty]

Tags: