Enam Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Tolak Revisi UU MD3

Hearing antara mahasiswa dengan DPRD Jombang tentang UU MD3, Jumat (23/02). [Arif Yulianto/ Bhirawa]

(Didesak Mahasiswa)
Jombang, Bhirawa
Setelah di desak dalam aksi demonstrasi anti revisi Undang-Undang (UU) MD3, sejumlah enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang akhirnya menolak revisi UU MD3. Hal itu terlihat saat Gabungan Aktivis Mahasiswa (GAM) Jombang yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di terima oleh DPRD Jombang pada hearing (dengar pendapat) di Gedung Dewan, Jumat (23/02).
Ketua DPRD Jombang Joko Triono mengatakan, sikap mahasiswa yang tergabung dalam GAM adalah menolak revisi UU MD3 yang sudah di ‘dok’ beberapa waktu yang lalu oleh DPR-RI. Enam fraksi di DPRD Jombang yang menolak revisi UU MD3 itu adalah Fraksi PDI-P, PPP, Demokrat, Golkar, PKB, dan Hanura.
“Kami, bersama-sama GMNI maupun PMII dan juga sejumlah fraksi di DPRD Jombang sepakat untuk menolak revisi UU MD3 agar aspirasi masyarakat bisa berjalan dengan baik,” kata Joko Triono saat di wawancarai sejumlah wartawan usai hearing.
Joko menilai, revisi UU MD3 hanya akan menjadi ‘tameng’ bagi DPR-RI. Dengan dasar itu, mereka pun menolak revisi UU MD3 seperti yang di desakkan elemen mahasiswa.
Di tanya lebih lanjut hubungan antara penolakan sejumlah fraksi DPRD Jombang dengan sikap politik DPR-RI yang sudah mengesahkan revisi UU MD3, Joko berpendapat, penolakan dari sejumlah fraksi DPRD Jombang tersebut nantinya juga akan di sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Penolakan ini nanti akan juga kami sampaikan ke MK, karena sudah ada pihak yang mengajukan ‘Judicial Review’, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan,” tandas Joko.
Sementara menurut Koordinator Umum (Kordum) GAM, Bongki mengungkapkan, poin yang menjadi alasan mahasiswa menolak revisi UU MD3 terdapat pada Pasal 124 terkait dengan hak imunitas dan pada Pasal 122 yang menurut mahasiswa sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Contoh, masyarakat yang ingin mengkritik DPRD nantinya bisa di ciduk oleh kepolisian,” terang Bongki.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam GAM Jombang pada Rabu (21/02), melakukan aksi penolakan terhadap revisi UU MD3 di depan Kantor DPRD Jombang. Saat itu, aksi mahasiswa tersebut sempat ricuh. Sejumlah mahasiswa pun mengalami luka akibat terpukul tongkat rotan aparat keamanan. Kericuhan terjadi setelah mahasiswa meminta masuk ke gedung rakyat, sementara seluruh anggota DPRD Jombang tengah melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke luar Kabupaten Jombang.(rif)

Tags: