Dishub Surabaya Sayangkan Perusahaan Aplikasi Terima Pendaftar

Pengemudi online di Surabaya menyerukan penolakan terhadap Permenhub No 108 Tahun 2017 tentang Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang di dalamnya menyelenggarakan angkutan sewa khusus atau angkutan online, Rabu (14/2). [trie diana/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim menyayangkan adanya dugaan perusahaan aplikasi taksi online masih terus menerima pendaftaran kendaraan baru. Padahal, dalam penyusunan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang di dalamnya menyelenggarakan angkutan sewa khusus atau angkutan online telah disepakati bahwa perusahaan aplikasi sudah tidak boleh menerima pendaftaran lagi. Dan kebijakan baru itu efektif berlaku mulai 1 Februari.
Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi mengatakan dugaan masih diterimanya perusahaan aplikasi ini menyebabkan masih sedikit pengendara taksi online yang mengurus izin. Merujuk data yang ada hingga dua minggu aturan Permenhub tersebut dijalankan, baru 140 kendaraan memenuhi perizinan. Tentunya jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan total taksi online di Jatim yang mencapai 8 ribu kendaraan.
“Kami sudah memberikan layanan informasi atau perizinan secara online. Kami tengarai, ini karena sampai kemarin perusahaan aplikasi masih menerima pengemudi baru. Sehingga mereka (pengemudi) berpikiran, yang tidak izin masih bisa beroperasi. Ngapain izin segala,” ujar Wahid, Rabu (14/2).
Pria yang mendapat mandat menjadi Pj Wali Kota Malang di Pilkada 2018 ini pun berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menindak tegas mengenai hal tersebut. Sebab, menurutnya jangan hanya pengendara yang ditindak. Perusahaan aplikasinya juga perlu ditertibkan dalam upaya penataan taksi online. “Gubernur Jatim Soekarwo sudah sempat menulis surat resmi ke Kemenkominfo terkait itu,” sebutnya.
Isi surat itu, lanjut Wahid, lebih kepada sikap Pemprov Jatim yang menginginkan agar Kemenkominfo mengimbau perusahaan aplikasi tidak melakukan penerimaan pengemudi baru. “Senin kemarin sudah ada tanggapan dalam rapat di Jakarta, perusahaan aplikasi berjanji tidak akan menerima pengemudi baru. Kita lihat saja,” ungkapnya.
Karena tugas penindakan terhadap taksi online adalah kewenangan Kemenkominfo. Kementerian di bawah komando Rudiantara tersebut bisa menyampaikan kepada perusahaan agar memutus menerima pengemudi baru. Terutama bagi mereka yang tidak berizin.
Kabar terbaru yang dia terima, Kemenkominfo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum berbasis aplikasi.
Saat ini, kata Wahid, kendaraan yang mengajukan izin prinsip sebagai syarat izin operasional taksi online baru sebanyak 2.418 kendaraan. Padahal, Dishub memperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Sedangkan, kendaraan yang sudah menerima izin operasional hanya sebanyak 140 kendaraan saja.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto mendukung penuh kebijakan Gubernur Jatim untuk mengambil sikap tegas kepada perusahaan online yang tetap merekrut pengemudi baru. “Kami akan dukung keinginan gubernur sepanjang untuk menertibkan taksi online,”paparnya.
Seperti diketahu, para pengemudi online terus menyerukan penolakan terhadap Permenhub No 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Umum Khusus. Kali ini Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) menyatakan penolakan dan berencana membawa materinya pada Kongres Internasional ISO COPOLCO (International Standart Organization Consumer Policy Committee) ke-40 yang akan digelar Mei di Bali.
Koordinator Lapangan PDOI Herry Bimantara mengatakan, besar harapannya dalam kongres perlindungan konsumen untuk layanan online bisa memutuskan regulasi yang tepat. Sehingga keputusan itu nantinya jelas dan kuat dalam melakukan perlindungan konsumen di Indonesia. “Kami sudah dapat surat jaminan perlindungan dari LPKNI yang isinya agar Kemenhub menunda sanksi tilang pada driver online. Jadi tidak ada penilangan,” ujar Herry. [cty]

Tags: