Dishub Jatim Lakukan Operasi Persuasif Angkutan Online

Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Polisi dan TNI saat mengecek kelengkapan dokumen pengemudi taksi online dalam operasi simpatik di Taman Bungkul Surabaya,Kamis (1/2). [trie diana]

Pemprov jatim, Bhirawa
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim Jatim melakukan operasi persuasif terhadap angkutan berbasis online di Taman Bungkul, Surabaya, Kamis (01/2). Operasi ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan taksi mulai dokumen kepesertaan koperasi/badan hukum lain, uji kir, serta surat izin mengemudi (SIM) umum.
Sasaran operasi tersebut taksi online dari semua aplikasi yang ada, seperti Go-Car, Uber dan Grab. Hasilnya, mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memiliki kelengkapan tersebut. Meski begitu belum ada sanksi bagi mereka. Hal ini sesuai kesepakatan bersama antara pihak operator dan pengemudi taksi online dan Pemprov Jatim pekan lalu.
Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dishub Jatim, Isa Anshori mengatakan, pemberlakuan sanksi tilang ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sesuai Permenhub Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sanksi untuk taksi online bermasalah (tidak memiliki kelengkapan persyaratan) adalah 1 Februari. Namun, kebijakan ini ditentang para pengemudi karena alasan kesiapan. “Karena belum ada sanksi, maka hari ini sifatnya hanya pendataan saja. Sekaligus juga sosialisasi tentang Permenhub 108,” kata Isa Anshori disela-sela razia.
Isa mengakui belum ada kepastian mengenai batas akhir penerapan sanksi tersebut. Namun, dia tetap berharap para pengemudi tetap mematuhi aturan tersebut. Sebab, cepat atau lambat, sanksi atas pelanggaran tetap akan diberlakukan. “Hari ini (kemarin), kami data semua. Setelah itu, kami minta pada pengemudi untuk melengkapi perizinan, sambil menunggu dari pusat, kapan bisa dilakukan penilangan,” katanya.
Kendati demikian, tetap saja proses itu dikeluhkan para pengemudi. Ridwan misalnya, mengeluhkan adanya aturan yang mengharuskan adanya uji KIR. Alasannya, proses tersebut sudah dilakukan pengemudi saat mendaftar menjadi pengemudi taksi online.
“Saat mendaftar, kendaraan kami dicek semua dan layak. Jadi mengapa harus uji KIR lagi. Mestinya yang dipelototi itu taksi konvensional. Selain tidak memiliki SIM A umum, banyak di antara pengemudi angkot yang tidak melakukan uji KIR atas angkutannya,” ujarnya.
Sementara itu, Hanif, salah satu pengemudi taksi online yang ikut terjaring operasi mengaku, sebagai pemilik mobil telah mengurus uji kir, SIM A umum dan menyiapkan stiker angkutan on line, bahkan menyambut senang terhadap aturan yang ada karena juga bisa melindungi profesi dan usahanya. ” Saya senang bisa melindungi pengemudi juga, sedang persyaratan taksi online sudah ada yang mengurus ” terang Hanif seusai diperiksa kelengkapan surat-suratnya. [iib]

Tags: