Angkutan Berbasis Online di Kota Blitar Diakui Pemkot Ilegal

Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, Priyo Suhartono.

Kota Blitar, Blitar
Pemkot Blitar melalui Dinas Perhubungan Kota Blitar menyebut semua angkutan yang berbasis online di Kota Blitar berstatus ilegal. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, Priyo Suhartono menegaskan, taksi berbasis online yang selama ini beroperasi di Kota Blitar seluruhnya berstatus ilegal dan tak memiliki izin sama sekali.
”Karena mereka tak memiliki izin secara resmi, sehingga secara resmi masih ilegal,” kata Priyo Suhartono.
Lebih lanjut, Priyo menjelaskan, hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dimana salah satunya menyebutkan setiap perusahaan transportasi wajib menginformasikan kepada pemerintah tentang rincian biaya bagi pengguna taksi online, serta STNK kendaraan yang digunakan wajib atas nama perusahaan termasuk menempelkan stiker perusahaan.
”Namun peraturan itu nyatanya tak begitu digubris para driver taksi online,” jelasnya.
Padahal, menurut Priyo, tujuan pemerintah memberikan aturan itu untuk menjaga keselamatan para pengguna taksi online terlebih bila kendaraan yang digunakan tak lolos uji kir. Selain itu saat ini pemerintah masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Pemerintah Pusat soal rencana menertibkan ojek online liar di Kota Blitar.
”Kami masih menunggu kejelasan aturannya, karena ini sebagai dasar kami untuk menertibkannya,” tegasnya.
Selain itu, tambah Priyo, aturan tentang transportasi online hanya mengatur kendaraan roda empat saja, sedangkan untuk roda dua tak bisa dilakukan penindakan karena pada dasarnya sepeda motor tak layak untuk dijadikan transportasi massal.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, meminta kepada Pemkot Blitar sebelum melakukan penertiban terhadap angkutan online di Blitar melakukan kajian terlebih dahulu, baik secara aturan atau hukum juga terkait status sosial lainnya, karena bagaimanapun juga ini juga berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Blitar sebagai salah satu pekerjaan alternatif baru di Kota Blitar.
“Pemkot harus bisa mengkaji persoalan ini sebelum ada aturan baru atau melakukan penindakan jika memang menyalahi aturan, sehingga jangan sampai kebijakan yang dilakukan tidak memiliki dasar yang jelas,” pungkasnya. [htn]

Tags: