Serukan Independensi Jurnalis Saat Pilkada

Karikatur Ilustrasi

Kami serukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam momentum pilkada serentak 2018 untuk turut serta menjaga marwah jurnalis di tahun politik dengan tidak menganggarkan dan memberikan apapun kepada jurnalis, agar mereka tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini kami sampai menyusul kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso yang secara khusus menganggarkan uang transportasi untuk jurnalis, sehingga hal tersebut dinilai melanggar kode etik jurnalistik.
Kami mengimbau kepada KPU, Panwaslu, dan bakal calon kepala daerah untuk menghargai kode etik jurnalis dalam menjalankan tugasnya karena pemberian uang atau fasilitas lain kepada jurnalis merupakan bentuk suap dan melanggar kode etik jurnalistik.
Dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalis (KEJ) secara tegas menyebutkan jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap dengan pengertian suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi media.
Pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3 telah tercantum secara jelas bahwa tugas dan fungsi pers yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sehingga pemberian imbalan kepada jurnalis tentu akan berpotensi membuat jurnalis kehilangan independensinya dan tak bisa menjalankan fungsi kontrol sosial pada penyelenggaraan pilkada.
Untuk itu, AJI Jember meminta penyelenggara pilkada dan bakal calon kepala daerah, serta semua pihak yang terlibat pilkada tidak memberi suap, imbalan, janji dan atau fasilitas lain kepada jurnalis, redaktur, pimpinan redaksi sampai level teratas.

Friska Kalia
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember

Tags: