Dewan Kota Batu Desak Pemkot Moratorium Izin Toko Modern

Foto ilustrasi Ketika toko modern semakin menjamur di Kota Batu, keberadaan PKL di kota ini terus kehilangan tempat mangkal

Kota Batu, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar tidak lagi memberikan izin terhadap pendirian toko modern baru. Hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan toko milik masyarakat yang kini terancam gulung tikar.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud mengatakan bahwa keberatannya terhadap pemberian izin pendirian toko modern baru ini telah disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. Menurutnya, toko modern di Kota Batu jumlahnya sudah banyak dan harus segera dibatasi untuk pendirian baru.
“Sebaiknya tahun 2018 ini Pemkot tidak ada izin lagi pendirian toko modern yang baru. Adapun toko modern di Sidomulyo dan Punten yang masih sedang dibangun biar tetap disegel,” kata Didik, Minggu (14/1).
Dengan pembatasan toko modern, lanjut dia, tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan keberadaan toko milik masyarakat Kota Batu sendiri. Dan ini sesuai dengan visi misi Wali Kota Batu yang baru, Dewanti Rumpoko, terkait Desa Berdaya dan Kota Berjaya.
Namun, dalam sidang Paripurna keemarin seolah ada pandangan berbeda antara Legislatif dan Eksekutif. Karena Pemkot justru lebih membuka pintu terkait pendirian toko modern. “Kita ini sudah di era keterbukaan global. Intinya apapun boleh, tetapi kan ada regulasi dan syarat yang harus dipenuhi,” ujar Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.
Dia menambahkan, fakta di lapangan, keberadaan beberapa toko modern beberapa di Kota Batu juga dimiliki oleh masyarakat. Karena toko modern menerapkan sistem waralaba.
“Kebanyakan yang punya ini kan masyarakat setempat sendiri. Yang penting syarat pendiriannya dipenuhi, dan kita akan batasi sesuai regulasi,” tambah Dewanti. Dan terkait pendirian toko modern ke depan, Walikota ingin ada tempat khusus di toko modern tersebut untuk produk UMKN. (nas)

Tags: