Cegah Banjir dan Longsor, DPRD Jatim Minta Ada Evaluasi Izin Penggunaan Lahan

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DRD Jatim mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan basah dan lahan kering di Jatim, khususnya pada 2018 saat ini. Pasalnya, hal ini dilakukan agar tak terjadi bencana di masing-masing daerah di Jatim.
“Tentunya kalau ada pengurusan, perizinannya diperketat terhadap penggunaan lahan basah dan kering akan menghindari bencana, di mana saat ini kondisi cuaca di Jatim begitu ekstrem,” ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim Khofidah saat ditemui di Surabaya, Kamis (11/1).
Politisi asal Malang ini mengatakan, tak hanya itu pihaknya juga berharap agar porsi pemenuhan pengairan dan Bina Marga di Jatim dalam pemenuhan infrastruktur juga ditingkatkan. “Dulu Gubernur Jatim Soekarwo berjanji akan meningkatkan pengairan dan infrastruktur di Jatim pada 2018. Oleh sebab itu kami menagih janji tersebut,” ungkap politisi asal PKB ini.
Lebih lanjut, Khofidah menjelaskan dengan adanya evaluasi penggunaan terhadap lahan basah dan kering tersebut diharapkan dapat meminimalisir bencana di Jatim. “Nantinya ada ruang lahan basah dan lahan kering yang mampu digunakan untuk menahan kondisi cuaca. Ini yang perlu perhatian dari Pemprov Jatim,” terangnya.
Ditambahkan oleh Khofidah, pihaknya juga meminta Pemprov Jatim untuk melakukan pembangunan disesuaikan dengan RT/RW suatu daerah.”Jangan seenaknya mengeluarkan izin pembangunan tanpa melihat RT/RW nya . Khawatir nanti akan merusak lingkungan,” tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim Prof Noer Sutjipto. Saat ini banyak tanah pertanian subur hilang berubah peruntukan menjadi perumahan hingga industri. Akibatnya setiap tahun banjir di beberapa wilayah tidak pernah surut. Justru jadi banjir bandang. Mengingat dulunya tanah tersebut dijadikan untuk serapan air kini justru menjadi tanah beton.
”Sudah saatnya ada good will dari masing-masing pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap lahan pertanian. Jika ini tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terjadi kekurangan pangan selain banjir bandang. Karena itu setiap kepala daerah harus menghormati RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),”paparnya. [cty]

Tags: